Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Mewaspadai Islamophobia Pemerintah

ketidakjelasan definisi dari pemerintah merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga menjurus pada praktik Islam phobia

Mewaspadai Islamophobia Pemerintah
Istimewa
KH Imam Jazuli menyampaikan sambutan di acara Haul KH Anas Sirajuddin 

MEWASPADAI ISLAMOPHOBIA PEMERINTAH

Oleh KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

Kebijakan pemberantasan radikalisme menjadi perbincangan hit belakangan ini. Bukan karena program tersebut memang mendesak, tetapi ketidakjelasan definisi dari pemerintah merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga menjurus pada praktik Islam phobia. Padahal, radikalisme ada pada setiap agama dan dilakukan oleh oknum yang merusak citra positif agama.

Bukan rahasia lagi radikalisme ini menimpa semua pemeluk agama. Di India, umat dan partai Hindu menjadi pelaku persekusi dan diskriminasi atas umat muslim. Di Myanmar, radikalisme Buddha merugikan muslim Rohingya. Di Israel, radikalisme Yahudi Zionis membunuh muslim Palestina. Di Amerika, radikalisme Kristen juga terjadi. Jadi, negara demokratis pun jadi sarang radikalisme.

Pemerintah tidak boleh memaksakan kebijakan pemberantasan “radikalisme”, dengan cara-cara yang merugikan sebagian komunitas agama saja.  Pemerintah bisa terjerumus pada Islamophobia. Yaitu, mendefinisikan radikalisme dengan contoh kasus umat muslim saja. Belakangan ini, pemerintah terkesan menyemai bibit-bibit Islamophobia.

Kesan kebijakan Islamophobia begitu menyeruak dan membuat gelisah banyak pihak. Misalnya, Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro yang meminta KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden jangan bungkam. Wakil Presiden harus segera mengoreksi setiap kebijakan pemerintah yang dibuat karena perasaan takut pada Islam dan memandang Islam sebagai sumber masalah.

Pemerintah mewacanakan dibentuknya Polisi Masjid dan program lain seperti sertifikasi ulama, termasuk khatib Shalat jum'ah. Ibadah wajib shalat Jumat  dan masjid-masjid itu, di mata pemerintah, dicurigai menjadi ajang pembibitan radikalisme. Pemerintah berharap program dan kebijakan tersebut dapat memberikan rasa aman bagi pemerintah karena akan mampu memastikan kontrol negara atas aktivitas beragama.

Mungkin saja pemerintah dapat bersembunyi di balik topeng "sertifikasi ulama semua agama", bukan saja ulama Islam, supaya terhindar dari label Islamophobia. Tetapi, siapa yang jamin bahwa sertifikasi adalah bahan pendataan awal? Jika benar, lantas apa bedanya pemerintah hari ini dengan Kolonial Belanda zaman dulu, yang melakukan pendataan ulama dan umat yang naik haji ke Makkah?! Kolonial zaman itu juga Islamophobis.

Tanpa kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh itu, semua orang menolak radikalisme. Yaitu tindakan merusak atau membunuh, seperti bom di masjid, di gereja, di wihara, di ruang-ruang publik, atau kasus bom bunuh diri. Itu sudah kesepakatan teoritis semua pakar. Penanda utama radikalisme yang berbahaya adalah watak destruktif; merusak, menghancurkan, dan membunuh.

Logika yang lebih masuk akal pernah disampaikan oleh Kemenko Polhukam Prof. Mahfud MD. Dia mengatakan, Islam adalah agama yang ramah. Jika ada tindakan ekstrimis, maka hukum pasti bertindak karena kerusakan yang ditimbulkan, bukan karena agama pelakunya. Bukan hanya orang Islam, siapa pun yang jadi ekstrimis akan dihukum, apa pun agamanya. Sebab, lembaga agama mana pun mengajarkan kedamaian.

Islamophobia nyatanya tidak saja dari pemerintah. Seorang aktivis media sosial, Abu Janda, beberapa waktu lalu melihat adanya hubungan antara ajdala Islam dan perbuatan radikal. Abu Janda melihat para pelaku radikalisme selalu saja mengatasnamakan keyakinan agamanya. Ucapan ini juga dapat dinilai kebencian pada Islam.

Tiba saatnya pemerintah maupun masyarakat bekerja sama melawan segala jenis propaganda yang mengarah pada Islamophobia.

Sekarang mari bertanya: Islamophobia itu proyeknya siapa? Siapa musuh Islam? Apakah musuh Islam itu ada di dalam tubuh komunitas muslim itu sendiri, ataukah mereka ada di luar komunitas muslim? Jika musuh Islam ada dalam tubuh komunitas Islam, tentu ini pekerjaan rumah tangga. Orang luar tidak perlu ikut campur. Biarkanlah sesama umat muslim yang cari cara penyelesaiannya.

Jika musuh Islam itu datang dari luar, lalu siapa? Dalam bidang politik, Presiden Soekarno memimpikan persatuan tiga unsur: nasionalis, agamis, dan komunis (NASAKOM). Karena disebabkan oleh kecelakaan historis, bangsa dan negara kita sepakat menghapus kaum komunis dan mendepaknya keluar dari unsur-unsur bangsa yang Ir. Soekarno petakan.

Dari situ kita tahu bahwa di luar unsur agamis, hanya tersisa kaum Nasionalis. Tidak ada pilihan lain, di luar kubu agamis hanya ada kaum nasionalis.

Dari sini penulis menyarankan, segala kebijakan pemerintah dan negara harus adil, dan tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan nasionalis. Dalam konteks pemberantasan radikalisme, pemerintah harus berpikir “ribuan” kali. Kebijakan dan program pemerintah tidak boleh berpihak pada satu elemen bangsa dan mengabaikan elemen bangsa lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan program-program yang gegabah memantik Islamophobia. Apalagi belakangan ini, sikap dan ujaran pemerintah menimbulkan indikasi-indikasi Islamophobia. Hal itu harus segera diakhiri, karena hanya memperuncing kebencian antar umat agama, intra agama, atau minimal ketidaksukaan rakyat pada negara dan sebaliknya .

*Penulis adalah alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015*.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas