Menafsir Hasil Muktamar Al-Azhar dan Kritik Atas Intelektual Muhammadiyah
Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

Desember 2019 bulan bersejarah dalam bidang pemikiran Islam. Ulama-ulama sedunia berkumpul merumuskan point-point penting yang mesti ditangani umat muslim, di antaranya persoalan hoax, terorisme, citizenship, korupsi, narkotika dan rehabilitasi, serta lainnya. Namun, yang lebih penting spirit "dekolonialisasi", yakni kembali pada "turats" dalam rangka melawan westernisasi di bidang politik dan ekonomi global.

Perbincangan para ulama dunia ini, ironisnya, ditafsir secara sempit oleh dua tokoh Muhammadiyah, seperti Prof. Amin Abdullah dan Dr. Hamim Ilyas. Pak Amin mengatakan poin-poin pemikiran hasil Muktamar Al-Azhar sudah dihadapi Muhammadiyah 100 tahun silam. Benarkah? Atau, Hamim Ilyas mengatakan seruan pembaharuan dari Mesir tidak betul-betul baharu. Betulkah?

Penulis secara organisatoris memang di luar lingkaran Muhammadiyah. Karenanya tidak banyak tahu soal jejak perjuangan organisasi bentukan Mbah Ahmad Dahlan ini. Tetapi, penulis ingin menguji kebenaran Amin Abdullah dan Hamim Ilyas tentang satu poin saja. Hari ini nyata depan mata kita, generasi muda bangsa Indonesia ini dihancurkan oleh negara-negara tetangga melalui jalan suplai besar-besaran "barang haram" seperti NAZPA. Apa yang pernah Muhammadiyah lakukan di 100 tahun silam?

Atau, tahun 2019 kemarin, Paus Vatikan menyatakan perang melawan hoax untuk menciptakan perdamaian dunia, dan Muktamar Al-Azhar juga mengamininya. Apa yang sudah Muhammadiyah lakukan 100 tahun silam?

Penulis rasa, pernyataan Grand Syeikh Ahmad Thoyib menjadi poin utama melihat inti muktamar Al-Azhar tersebut, yakni tentang "signifikansi turats". Poin ini dapat digunakan mengkonter dunia Barat dalam bingkai kerja dekolonialisasi segala bidang, terutama politik dan ekonomi. Sebab, kemunduran umat dan negara Islam bukan karena pemikiran tetapi karena ulah politisi yang begitu jahat.

Sang Grand Syeikh kemudian mencontohkan, dunia Islam sudah punya banyak universitas dan metodologi ilmu pengetahuan. Namun, nyatanya dalam kasus negara Mesir saja, urusan "kabel listrik" tidak bisa buat sendiri. Kemudian entah sengaja atau tidak, Grand Syeikh menyebut orang-orang Yahudi mengatur perdagangan dunia di balik layar.

Pernyataan tersebut dapat ditarik ke dalam kasus Indonesia. Kita melihat tanpa ragu Muhammadiyah memiliki banyak universitas bereputasi dan rumah sakit berkualitas. Pertanyaannya: sejauh mana metodologi sainsnya tidak diimpor dari Barat dan alat-alat kesehatan maupun obat-obatannya tidak dibeli dari Barat? Jika masih berbau Barat, kita sebagai intelektual dari negara ketiga belum layak berlebihan merendahkan pencapaian Muktamar Al-Azhar di Mesir itu.

Penulis rasa, bukan saja Prof. Amin Abdullah tetapi juga Dr. Hamim Ilyas yang harus jujur secara akademik. Hamim Ilyas mengkritik Muktamar Al-Azhar Mesir dengan mengajukan alternatif berupa dorongan agar ilmu pengetahuan kita komprehensif-koheren. Jangan departementalis-formalis. Sebenarnya, wacana ini juga propaganda Eropa abad post-modernisme, ketika Barat sudah lelah dengan spesifikasi disiplin ilmu. Mereka ingin ada satu kesatuan yang bisa melihat keseluruhan.

Misalnya saja, di bidang fisika kuantum, proyek CERN dipakai ilmuan Barat mencari asal-muasal semesta, yang kemudian fungsional untuk membangun "theory of everything", di luar soal atom. Sehingga semua filsafat sains eksak dan humaniora dapat diringkus menjadi satu bundel teori yang utuh. Jika memang Muhammadiyah sudah melakukan hal ini 100 tahun silam, apa bukti sejarahnya? Wacana Hamim Ilyas sebenarnya juga expired, usang, copy paste.

Penulis rasa, ada hal penting tidak dipahami oleh Amin Abdullah dan Hamim Ilyas, dua tokoh Muhammadiyah, yang kebetulan sama-sama merespon poin-poin kesepakatan ulama internasional itu. Persoalan objek dan konteks. Dalam penilaian penulis, objek material yang dibahas adalah persoalan umat muslim di seluruh dunia dan konteksnya berupa kemunduran, kekalahan, dan semangat pembaharuannya (tajdid) dekolonialisasi. Artinya, objek formal dalam melihat persoalan berupa kajian post-kolonialisme.

Tidak heran bila Grand Syeikh mencontohkan Israel dan Amerika yang mengatur seluruh bisnis dan perdagangan dunia. Kapitalisme, westernisasi, neokolonialisme, berjalin kelindan. Dampaknya terasa sekali di Mesir, yakni ketidakberdayaan universitas dengan seluruh mitos kecanggihannya itu untuk mengatasi persoalan konkret seperti kabel listrik yang harus impor. Di level ini, omongan Grand Syeikh cocok dengan Indonesia, yang sekalipun kaya sumber daya alam, tapi urusan jarum, sendok, garpu, piring, dan perangkat dapur saja harus impor. Bahkan cangkul harus impor.

Grand Syeikh Al-Azhar mengangkat topik "turats dalam Islam", suatu bukti nyata kebangkitan umat muslim di masa lampau. Peradaban Islam bangkit karena turats. Turats berkembang tapi "Qathiyud dalalah" dalam Al-Quran dan Hadits tidak ditinggalkan. Ayat-ayat dalam Islam tidak membatasi umat muslim untuk berpikir dan berijtihad. Inilah signifikansi turats yang dibicarakan dalam Muktamar Al-Azhar Mesir itu. Bukti kontribusi turats sangat nyata: kekuasaan Islam menyebar dari ujung barat dunia ke ujung timur.

Grand Syeikh Al-Azhar memaparkan aspek turats sebagai gerakan dekolonisasi. Ini makna tajdid yang diinginkan. Sebab, umat dan negara Islam runtuh gara-gara politik dan mengabaikan turats. Tajdid versi Al-Azhar berarti kembali pada turats, dan kembali pada turats berarti tampil gagah di hadapan Barat. Bukan jadi perpanjangan tangan Barat. Hal itu hanya bisa terjadi apabila umat muslim menolak tunduk pada politik dan ekonomi yang dimainkan Barat. Dekolonisasi itu butuh langkah awal, yakni lewat turats, simbol kebudayaan. Wallahu a'lam bis shawab.[]

*Penulis adalah Alumni pesantren Lirboyo, Kediri; alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.