Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Wacana Pemakzulan Vs Isu Kudeta

Setelah pemakzulan diwacanakan pihak oposisi, kini giliran pihak koalisi menyebut ada yang mau kudeta.

Wacana Pemakzulan Vs Isu Kudeta
istimewa
Dr Drs H Sumaryoto Padmodiningrat MM 

Oleh Dr Sumaryoto Padmodiningrat MM *)

TRIBUNNEWS.COM - Oposisi dan koalisi saling bersahutan. 

Setelah pemakzulan diwacanakan pihak oposisi, kini giliran pihak koalisi menyebut ada yang mau kudeta. 

Habis pemakzulan, terbitlah isu kudeta.

Wacana pemakzulan presiden di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 digulirkan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melalui diskusi virtual yang kemudian batal karena ada dugaan teror, Jumat (29/5/2028).

Gayung bersambut, wacana pemakzulan presiden berlanjut di Jakarta dalam diskusi virtual yang menampilkan Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Senin (1/6/2020). 

Pemberhentian, pemakzulan atau  "impeachment" presiden ini dikonotasikan sebagai suara oposisi pemerintah. Suara ini memang digaungkan oleh elite-elite yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. 

Boni Hargens, dosen Universitas Indonesia (UI), yang pada Pemilihan Presiden 2019 lalu menjadi relawan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, merespons wacana pemakzulan presiden tersebut dengan melemparkan isu kudeta (coup d'etat) yang sudah dirancang pihak oposisi, bahkan sudah ada nama-nama yang ia kantongi. 

Respons Boni Hargens ini dikonotasikan sebagai suara pemerintah yang didukung partai-partai koalisi, atau disebut koalisi. Hasilnya: kegaduhan politik yang tak berkesudahan! 

Sesungguhnya membicarakan pemakzulan presiden itu tidak diharamkan, atau tidak boleh dianggap inkonstitusional, karena hal itu diatur di dalam konstitusi, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, syarat untuk melakukan pemakzulan presiden sungguh sangat berat. 

Baca: Jokowi dan Menkominfo Diputus Bersalah Blokir Internet di Papua, Tapi Tidak Disuruh Minta Maaf

Baca: Kronologi dan Fakta-Fakta Kasus Pria Potong Kelamin di Kamar Mandi Kos

Baca: Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Hari Ini Cukup Menggembirakan

Halaman
1234
Editor: Hendra Gunawan
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas