OLEH : INDRA BARUNA, Penulis Lepas/Blogger/Wiraswasta

BUMN dengan aset 8.000 triliun itu ikut memutar dua per tiga ekonomi negara di berbagai sektor yang terkait hajat hidup orang banyak.

Dari BUMN induk, anak dan cucu total ada 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris.

Ada BUMN pertanian, perkebunan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri kereta api, produksi garam, hingga kondom.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata dikelola dengan cara yang salah sehingga tidak mampu menjadi benteng ekenomi yang kuat.

Ada banyak tarik menarik kepentingan di BUMN. Mulai kepentingan bisnis, kepentingan politik hingga kepentingan ideologi antara yang pro- Pancasila dan tidak, antara yang pro NKRI serta yang tidak.

Tidak gampang mengelola BUMN, apalagi menjadi menterinya. Menjadi Menteri BUMN tidak cukup hanya mengerti bisnis, tapi juga harus memiliki nasionalisme yang teguh serta mengerti bagaimana menjalankan politik negara.

Dalam dua bulan terakhir BUMN menjadi kementerian paling gaduh dibanding kementrian lainnya. Pemicu awalnya adalah pertentangan Adian Napitupulu dengan Erick Thohir tentang besar kecil utang BUMN.

Masalah sepele yang harusnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, akhirnya justeru melebar ke segala arah bagai membuka kotak pandora.

Alih-alih membantah data utang, Kementerian BUMN justru menuduh Adian mengkritik karena punya kepentingan memasukkan komisaris ke BUMN.

Dituduh seperti itu akhirnya Adian buka suara, dan "rahasia" nama komisaris yang direkomendasikan adalah permintaan Presiden, dan sudah mengikuti prosedur sebagaimana di atur melalui Perpres 177 tahun 2014.

Menurut Adian menolak nama-nama yang diminta Presiden sama saja menolak Presiden dan menganggap Perpres 177 itu tidak berlaku.

Keyakinan ini menunjukan Adian tidak akan berhenti hingga "tugasnya “selesai”. Serangan balasan Kementerian BUMN pada Adian seperti membuka kotak pandora semua kebobrokan BUMN.

Satu persatu kelompok masyarakat sipil mengkritik BUMN. Kontras, Setara Institute, Walhi, Imparsial, IPW dan Infid menyoal masuknya TNI dan Polri aktif ke jajaran Komisaris BUMN.

Berikutnya Ombudsman mempertanyakan 564 orang yang rangkap jabatan di BUMN. Mahasiswa di berbagai daerah menyoroti masuknya WNA menjadi direksi BUMN yang sahamnya tidak ada sepeserpun di miliki asing.

Sebagian relawan Jokowi mempermasalahkan berbagai video yang isinya berupa kampanye Erick Thohir sebagai Capres 2024.

Di akhir Juli, Adian kembali muncul dengan membongkar data baru dengan 6.000 komisaris dan direksi titipan serta data PHK 3.225 pekerja di 9 BUMN sejak Febuari hingga Juli 2020.

Pernyataan Erick Thohir di berbagai media terkait menteri-menteri yang menitipkan nama-nama untuk menjadi komisaris dan direksi membuat hubungan antara Erick Thohir dan beberapa menteri juga menjadi gaduh.

Dalam satu kesempatan misalnya, Menteri PUPR sempat mengkritik BUMN yang tidak kunjung memberikan lahan di Batang untuk dibuatkan kawasan industri.

Apa yang berulang kali disampaikan Erick Thohir banyak partai yang juga menitipkan nama untuk menjadi komisaris dan direksi, justru menjadi awal kekesalan banyak partai terhadap Erick Thohir.

Di kemudian hari tuduhan itu dijawab Sekjen PDIP yang menyatakan hal itu tidak benar dan di buktikan kader PDIP yang duduk di BUMN sangat sedikit dibandingkan jumlah 7.200 posisi yang ada.

Blunder BUMN semakin menjadi jadi. Perbedaan data utang antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, sekarang muncul lagi perbedaan kemampuan Bio Farma memproduksi vaksin Covid 19.

Presiden Jokowi katakan 100 juta vaksin pertahun, Erick Thohir katakan 250 vaksin juta pertahun sementara Dirut Bio Farma katakan kemampuan produksinya hanya 40 juta vaksin pertahun.

Sesumbar Erick kembali berbenturan dengan Presiden dan Dirut Bio Farma. Sekali lagi tampak Erick Thohir tidak melakukan koordinasi yang baik.

Kalau ditelisik lebih jauh, perseteruan Erick Thohir ternyata sudah seperti kanker stadium empat. Tidak hanya dengan Adian, NGO, mahasiswa dan relawan, tapi juga melebar ke menteri-menteri yang lain, hingga ke partai partai politik.

Lebih menyedihkan lagi jika mendengar rumor dari obrolan para petinggi BUMN, di internal kementrian juga terjadi situasi yang tidak sehat antara Wamen yang satu dengan yang lain.

Rivalitas pengaruh antara sesama staf khusus untuk bisa memasukkan orang-orang nya sebanyak mungkin di berbagai posisi strategis di BUMN.

Bahkan ada rumor saudara kandung Erick Thohir yang konon juga menjadi salah satu penentu keputusan Erick dalam berbagai kebijakan di BUMN.

Rivalitas antara kelompok di sesama Bank Himbara juga menjadi desas desus yang ramai di perbincangkan.

Seperti dominasi kelompok Bank Mandiri yang sepertinya menjadi kelompok paling "disayang" Erick sehingga kelompok BNI, BRI dan BTN seringkali merasa tidak mendapat kesempatan setara.

Kegaduhan dan peseteruan di empat penjuru mata angin dan serta rivalitas internal yang semakin tidak sehat membuat BUMN terpuruk.

Jangankan menyelamatkan bangsa, menyelamatkan dirinya saja sepertinya BUMN tidak mampu.

Jika Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan tegas untuk mengganti Menteri BUMN maka segala upaya perbaikan ekonomi menuju kuartal ke 3 bisa dipastikan tidak akan berhasil.

BUMN bukan menjadi pelampung tetapi menjadi batu pemberat yang menarik bangsa ini tenggelam.(*)