OLEH : PETRUS SELESTINUS,  Koordinator TPDI & Advokat Peradi

BEREDAR pemberitaan di sejumlah media sosial Presiden Jokowi menunjuk Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun 25 Januari 2021.

Meskipun belum terkonfirmasi, namun yang perlu dipikirkan kita semua adalah bagaimana Presiden seharusnya menunjuk secvara tepat Kapolri baru.

Penunjukan yang bisa menjawab kebutuhan negara ke depan, melihat dinamika politik yang berkembang saat ini.

Baca juga: Politikus PDIP: Konon Calon Kapolri Menguat ke Listyo Sigit Tapi kan Namanya Politik Bisa Berubah

Baca juga: Amien Rais: Saya Yakin Pak Jokowi Pilih Listyo Sigit Jadi Kapolri, Paling Nyaman dan Aman

Baca juga: Politikus PKB Prediksi Jokowi Bakal Ajukan Nama Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri

Karena memilih seorang Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden.

Secara mekanisme usulan dari Kompolnas, diuji kelayakan dan kepatutan di DPR, kemudian dikirim ke Presiden untuk disetujui, agar Presiden tak terjebak pola rekrutmen seperti membeli kucing dalam karung.

Di tengah munculnya radikalisme, intoleransi dan terorisme berbasis ormas radikal dan khilafah, maka Kapolri pasca Jenderal Idham Azis, adalah tipe atau karakter Kapolri yang membawa visi negara menjaga NKRI.

Ia harus tidak kenal gigi mundur. Adalah tidak realistis sosok Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk jabatan Kapolri.

Ia tidak punya track record yang dibanggakan yang menjadi kredit point untuk jabatan Kapolri. Apalagi selama menjadi Kabareskrim, terjadi masalah mismanagement dalam penanganan kasus Djoko S Tjandra.

Dua jenderal polisi menjadi tumbal akibat salah urus keresersean. Selain itu Kapolri baru 2021 ke depan harus mampu mewujudkan komitmen nasional dan internasional negara dalam menjaga ketertiban umum dan ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi/.

Juga menjaga NKRI dari ancaman ideologi khilafah, radikalisme, intoleransi dan terorisme demi mewujudkan ketertiban dunia sebagai komitmen internasional. 

Karena itu tepatlah teori Irjen Pol Moh Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, yang menegaskan menghadapi ormas radikal "tidak ada gigi mundur".

Inilah yang harus menjadi style Polri ke depan, dan sosok yang bertekad tidak ada gigi mundur seperti inilah yang layak jadi Kapolri, sesuai kebutuhan negara pada saat ini.

Oleh karena itu sebelum terlambat dan masih ada waktu, Kompolnas dan Komisi III DPR sebaiknya membuka kotak pengaduan menampung informasi masyarakat.

Rekam jejak atau track record para calon Kapolri bisa didapat. Sehingga Kompolnas dan DPR tak terjebak pola rekrutmen bersifat tertutup, seperti membeli kucing dalam karung. 

Media sementara ini mengangkat rekam jejak prestasi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo diukur dari pengungkapan kasus Novel Baswedan dan kasus penangkapan Djoko S Tjandra.

Ini sebenarnya langkah mundur dan sangat memalukan. Untuk itu kotak informasi dari masyarakat pencari keadilan mutlak ada dan harus dibudayakan.

Publik melihat penanganan kasus Novel Baswedan dilakukan secara setengah hati, sehingga hasilnya juga minus malum.

Sedangkan kasus Djoko STjandra justru jadi potret buram penegakan hukum di era Kabareskrim, Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Buronan Djoko S Tjandra sempat melanglang buana mengurus KTP, mengajukan PK dan lain-lain, sehingga terkesan dibiarkan memiliki daya rusak tinggi.

Karena itu demi masa depan NKRI yang lebih baik, terutama penanganan masalah ketertiban umum, penegakan hukum, dan pengayoman terhadap masyarakat yang heterogen, maka Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, tidak layak diusulkan apalagi dipilih jadi Kapolri.(*)