Oleh: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

TRIBUNNEWS.COM - Dinamika kehidupan tahun 2021 ini harus lebih baik dibandingkan tahun 2020. Inilah ambisi atau target pemerintah, kendati disadari bahwa semua elemen masyarakat masih harus ambil bagian atau pro aktif mengelola krisis kesehatan dan resesi ekonomi.  

Tahun ini, Pemerintah telah bertekad dan menargetkan bisa mengendalikan penularan Covid-19. Tak hanya itu, perekonomian nasional pun akan diupayakan bisa kembali tumbuh positif. Kedua target ini tentu saja tidak mudah. Namun, dengan mematok target itu, pemerintah secara tidak langsung mengajak semua lapisan masyarakat untuk terus memupuk optimisme, kendati ancaman yang bersumber dari pandemi global Covd-19 masih menghadirkan ketidakpastian sepanjang 2021 ini.

Sejumlah kalangan menilai target pemerintah itu sebagai tidak realistis. Penilaian seperti ini tidak perlu dipersoalkan. Terpenting bagi semua orang adalah sebuah target harus ditetapkan ketika kehidupan sekarang ini masih berselimut krisis kesehatan dan resesi ekonomi. Sebab, dengan berpatokan pada target itulah pemerintah bersama masyarakat bisa merumuskan cara dan strategi mengelola krisis kesehatan dan resesi ekonomi.

Sekitar tiga pekan ke depan, atau awal Maret 2021, tepat setahun masyarakat Indonesia bergulat melawan dan berupaya meredam penularan Covid-19. Ketika penularan Covid-19 di dalam negeri berakselerasi, masyarakat harus menghadapi kenyataan tentang perekonomian nasional yang masuk zona resesi. Dinamika kehidupan semua komunitas benar-benar tidak nyaman, karena semua orang, tanpa terkecuali, merasakan langsung ekses dari berlarut-larutnya krisis kesehatan dan resesi ekonomi itu.

Akal budi semua komunitas tergerak untuk tidak tinggal diam dalam cengkeraman dua masalah itu. Merespons pandemi Covid-19, sudah sejak Maret 2020 diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)  hingga PPKM berbasis mikro sekarang ini. Selain memfungsikan rumah sakit darurat, ratusan rumah sakit swasta pun dilibatkan merawat pasien Covid-19. Pemerintah pun melakukan pendekatan kepada banyak pihak untuk mendapatkan sekaligus belanja vaksin corona dari sejumlah produsen di beberapa negara.

Untuk merespons dampak pandemi dan  resesi ekonomi, pemerintah mengerahkan  Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) mengelola serta mendistribusikan anggaran perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan memberi perlindungan sosial di tengah pandemi, negara berhasil mencegah gejolak sosial dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Stabilitas nasional pun terjaga sepanjang durasi pandemi yang kini sudah mendekati setahun. Untuk menjaga ketahanan ekonomi, pemerintah memberikan sejumlah stimulus kepada usaha mikro, Kecil dan menengah (UMKM).
                            
Itulah sekilas gambaran tentang bagaimana Indonesia mengelola krisis kesehatan dan resesi ekonomi agar kerusakan yang ditimbulkan dari dua masalah ini bisa dibatasi. Setelah belasan bulan bertahan dari tekanan pandemi, pemerintah tahun ini mengajak masyarakat bergerak lebih maju untuk semakin mereduksi dampak pandemi dan resesi ekonomi. Beberapa program dan target telah ditetapkan.   

Paling strategis tentu saja adalah semangat dan target Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Satgas ini menargetkan Indonesia bisa mengendalikan pandemi Covid-19 pada 17 Agustus 2021.  Target ini diumumkan kepada publik pada Senin (15/2). Target ini bisa diwujudkan dengan kebijakan pemerintah yang tepat dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan (Prokes). Satgas Covid-19 berharap semua pemerintah daerah melibatkan masyarakat dengan mendorong kepatuhan semua orang pada ketentuan-ketentuan PPKM mikro.

Jika target pengendalian Covid-19 itu terwujud, pemerintah pun yakin pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini bisa berbalik arah, menjadi tumbuh positif pada kisaran 4,3 persen hingga 5,3 persen. Keyakinan ini berpijak pada dinamika perekonomian nasional yang cenderung mulai membaik pada kuartal IV-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2020 minus 2,14 persen. Data kuartal IV-2020 ini menggambarkan adanya progres, jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II-2020 yang minus 5,32 persen dan pertumbuhan kuartal III-2020 yang minus 3,49 persen. Progres ini terjadi berkat pertumbuhan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan ragam upaya dalam program PEN serta realisasi  belanja APBN 2020 yang mencapai 94,6 persen.

Upaya membalik pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi positif pada 2021 ini dicoba dengan meningkatkan anggaran Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menjadi Rp 688,3 triliun, naik dibanding anggaran PEN 2020 yang Rp 579 triliun. Terbesar, kenaikan anggaran untuk klaster kesehatan dengan Rp 173 triliun. Jumlah ini mencakup pembiayaan vaksinasi Covid-19, tracing dan testing, serta biaya klaim perawatan plus insentif tenaga kesehatan dan insentif pajak.

Klaster perlindungan sosial mendapat alokasi Rp 150,21 triliun untuk membiayai Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Diskon Listrik, hingga Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Stimulus untuk UMKM dan korporasi dijadikan satu klaster dengan alokasi Rp 187,17 triliun. Sedangkan insentif usaha dianggarkan Rp 53,86 triliun.

Semangat dan target yang terkandung dalam semua program ini diharapkan mampu memotivasi semua elemen masyarakat untuk mewujudkan dinamika kehidupan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Semua orang tentu tidak ingin kehidupan serba suram sepanjang 2020 terulang di tahun ini. Maka, ketika pemerintah optimis menatap tahun ini, masyarakat pun idealnya juga semakin optimis.

Kendati berselimut ketidakpastian akibat pandemi, sudah terbukti bahwa pembangunan nasional di segala bidang tetap berlangsung, walaupun di sana-sini terjadi penyesuaian jadual penyelesaian proyek. Masyarakat bisa melihat sendiri ketika Presiden Joko Widodo, beberapa hari lalu, meresmikan proyek Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa timur, dan bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, kemampuan nasional untuk merespons virus corona di kemudian hari semakin diperkuat berkat adanya progres dari pembuatan Vaksin Nusantara yang telah memasuki tahap uji klinis fase II. Berharap saja Vaksin Nusantara bisa segera terwujud agar Indonesia mampu mandiri menyediakan vaksin penangkal virus corona.

Kini, prioritas pekerjaan dan kegiatan bersama adalah mewujudkan target PPKM mikro di semua pemukiman dan komunitas. Para ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) diharapkan mengajak warganya ‘berperang’ menghentikan dan memutus rantai penularan Covid-19 di pemukimannya masing-masing. Jika target PPKM mikro terwujud, yakinlah bahwa dinamika kehidupan tahun ini akan lebih baik.