Presiden Jokowi, Awas Sabotase . . .

Oleh:
 Anggota Komite I DPD RI Abdul Rahman Thaha

TRIBUNNERS - Ada komentar pedas bahwa, semakin lama, ketidakpercayaan pada virus Corona seakan bersaing-saingan dengan ketidakpercayaan pada pemerintah.

Sinisme itu jelas kontraproduktif terhadap perlunya kesatu-paduan kita dalam memerangi Covid-19.

Namun jika kita introspeksi, situasi pada waktu-waktu belakangan ini, harus diakui, menghadirkan tekanan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah khususnya Presiden Jokowi.

BEM dari sekian banyak universitas, misalnya, semakin banyak yang memberikan julukan-julukan negatif terhadap Presiden Jokowi.

Dari lingkup kabinet dan lembaga negara sendiri pun mengemuka sejumlah situasi yang seperti berpola seragam.

Pertama, betapa pun Jokowi sudah sejak beberapa waktu lalu meminta percepatan penanganan Covid-19, namun ternyata terjadi penumpukan vaksin.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Jajarannya Hati-hati Saat Berkomunikasi Dengan Publik Terkait PPKM Darurat

Target yang Jokowi tetapkan, yakni 1-2 juta orang divaksin per hari sepertinya tidak sungguh-sungguh coba direalisasikan.

Kedua, meski Jokowi meminta agar karyawan KPK yang tidak lulus TWK tidak diberhentikan, namun kafilah tetap berlalu.

Ketiga, walau Jokowi menekankan pentingnya kepedulian pada sesama dan laku prihatin lainnya, namun sejumlah pembantu Presiden justru tertangkap kamera melakukan plesir ke luar negeri.

Keempat, keputusan Jokowi membatalkan komersialisasi vaksin mengindikasikan bahwa jajaran pembantu Presiden selama ini tidak berkomunikasi apalagi memperoleh restu dari Jokowi.

Untuk kesekian kalinya Jokowi harus tampil langsung ke hadapan publik menganulir "kebijakan" jajaran pemerintah sendiri.

Kelima, adanya sekian banyak rencana pengenaan dan penaikan pajak terkesan sebagai langkah yang kontras dengan Jokowi yang selama ini acap dicitrakan sebagai sosok sederhana dan peduli pada rakyat kecil. Keenam, dalam situasi krisis kesehatan akibat pandemi, alokasi anggaran infrastruktur justru naik berlipat-lipat.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak? Jokowi: Ini Hal yang Sangat Sensitif

Patut dipertanyakan, apakah pembantu Presiden telah memberikan masukan yang tidak peka kepada Jokowi, ataukah bahkan mereka kini bekerja dalam dimensi yang berbeda dengan presidennya.

Ketujuh, pembentukan Satgas PPKM Darurat Jawa Bali seolah menjadi pertanda bahwa kementerian dan lembaga yang telah ada selama ini tidak sepenuhnya bekerja sesuai tuntutan Jokowi.

Kemenko PMK dan Satgas Nasional Covid-19, tak pelak, terkesan seperti terkesampingkan. Ketidakandalan institusi dan personel coba diatasi Jokowi dengan membentuk Satgas PPKM yang dikoordinatori LBP.

Kedelapan, sudah bertahun-tahun Harun Masiku tak kunjung diringkus. Padahal, Jokowi sendiri tahun lalu sampai mewanti-wanti perlunya keseriusan dan kehati-hatian ekstra untuk mengamankan Harun Masiku.

Artinya, betapa pun Jokowi coba menunjukkan sikap tidak tebang pilih terhadap orang yang separtai dengannya, namun otoritas terkait tak kunjung memperagakan kesungguhan yang setara.

Kesembilan, Jokowi tentu berpengharapan tinggi saat melantik Menteri KKP dan Mensos.

Namun kasus korupsi yang membelit kedua menteri itu menunjukkan adanya tangan-tangan siluman yang memengaruhi kerja kementerian.

Dengan kata lain, ada pihak-pihak lain yang meng-intercept kepemimpinan Jokowi terhadap dua bawahannya itu.

Sembilan contoh di atas, ditambah narasi-narasi mencibiri Jokowi yang dilontarkan BEM berbagai PT, memberikan dasar untuk menafsirkan bahwa Presiden Jokowi tidak lagi sungguh-sungguh didengarkan apalagi dipatuhi.

Presiden juga tidak lagi dimintai pandangan apalagi izinnya sebelum para pembantunya mengeluarkan kebijakan kementerian.

Presiden juga tidak lagi memperoleh input yang sungguh-sungguh tepat dari jajaran kabinetnya.

Tekanan berbagai elemen masyarakat, BEM PT, dan dari jajaran pembantu Presiden sendiri jelas akan menaikkan suhu krisis dalam kepemimpinan Jokowi. Saya tak tahu persis apakah kini ada kelompok-kelompok yang memperlakukan Jokowi dengan prinsip ABS.

Yang jelas, tak pelak, Jokowi perlu awas agar tidak--katakanlah--disabotase oleh orang-orang di sekitarnya sendiri.

Semakin rapuh kepemimpinan Presiden Jokowi, semakin tergerus kepercayaan publik padanya. Semakin menggumpal ketidakpercayaan itu, semakin besar pula desakan khalayak bagi pergantian pemimpin nasional.