OLEH: Dar Edi Yoga

Positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terus menanjak.

Berdasarkan data terbaru, persentase kasus positif di ibu kota sepekan terakhir di angka 12 persen. Sementara, persentase kasus positif secara total 11,5 persen.

Angka ini jauh dari standar organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menetapkan persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, total penerima dosis pertama saat ini 12.567.757 orang (124,6 persen). Lebih rinci, 70,6 persen merupakan warga dengan KTP DKI dan 29,4 persen warga KTP non DKI.

Total penerima dua dosis mencapai 10.736.966 orang (106,5 persen). Sebanyak 73,9 persen merupakan warga KTP DKI dan 26,1 persen warga KTP non DKI.

Data sementara penerima vaksinasi booster (dosis ketiga) sampai saat ini sebanyak 4.111.754 orang.

Jika melihat data itu, terlihat penurunan jumlah orang yang bersedia menerima vaksin konvesional. Tentu menarik untuk mencari penyebab masyarakat tidak lagi antusias mengikuti program vaksinasi pemerintah.

Mungkin masyarakat sudah bersikap masa bodoh. Tambahan lagi, ada anggapan bahwa vaksinasi hanya 'permainan'.

Pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy, pernah menyatakan, kekuatan bisnis dan mafia vaksin menyebabkan pemerintah terutama Kementerian Kesehatan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.

"Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik. Jadi semua berkaitan tentang kekuatan bisnis (vaksin), tidak ada yang tidak berkaitan dengan kekuatan bisnis,” ungkapnya.

Ironisnya, di sisi lain pemerintah kurang antusias mendukung pengembangan vaksin karya anak bangsa yang penelitiannya dipimpin Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto.

Vaksin yang dinamakan Nusantara itu sudah terbukti lebih manjur mengatasi Covid-19. Selain itu, bersih dari kepentingan bisnis maupun oligarki politik.

Ada fakta yang belum diketahui umum bahwa Vaksin Nusantara telah menarik perhatian negara-negara asing.

Bahkan ada negara tetangga yang menyediakan anggaran sekitar Rp3,4 triliun demi mendapatkan kepemilikan hak Vaksin Nusantara hasil penelitian dr. Terawan.

Penawaran asing itu ditolak oleh sang mantan Menteri Kesehatan karena ia lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.

Selain itu, metode sel dendritik yang menjadi basis pembuatan Vaksin Nusantara sudah digunakan Prancis dan Kanada sebagai pengobatan HIV/AIDS dan Malaria.

Vaksin Nusantara pun sudah masuk dalam jurnal internasional ClinicalTrial.gov yang diadopsi oleh WHO.

"Vaksin Nusantara sudah masuk di ClinicalTrials.gov yang diadopsi oleh WHO. Di sana sudah terpampang uji klinis satu dan uji klinis dua. Dan kalau BPOM katakan belum uji klinis, saya diam saja, tidak pernah saya bantah. Tapi bukalah ClinicalTrials.gov, akan ada di situ. Artinya sudah dilakukan uji klinis di Indonesia oleh saya," terang Terawan, saat wawancara ekslusif dengan Rosiana Silalahi dari KompasTV, Kamis malam (7/7/2022).

Pengakuan Terawan di acara Kompas TV telah membuat polemik Vaksin Nusantara makin terang benderang.

Masyarakat makin yakin dan ingin mendapatkan Vaksin Nusantara yang terbukti tidak menimbulkan efek samping, bahkan membuat tubuh lebih sehat seperti diakuj sejumlah warga yang telah menjadi relawan Vaksin Nusantara.

Sayangnya, hak rakyat menerima Vaksin Nusantara sampai saat ini masih terkendala regulasi pemerintah yang dikendalikan kepentingan bisnis vaksin.

Presiden Joko Widodo perlu segera turun tangan dan melakukan intervensi agar Vaksin Nusantara secepatnya memiliki izin edar sehingga dapat dipakai sebagai vaksin penguat alias booster.

Vaksin Nusantara akan membantu negeri yang kita cintai segera bebas dari wabah Covid-19 dan ketergantungan vaksin buatan luar negeri.

Masyarakat Sehat, Negara Kuat

*Dar Edi Yoga, Praktisi Media/Pendiri Beranda Ruang Diskusi