Oleh: MH Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI

PADA tanggal 16 Agustus 2022 kemarin, Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah secara resmi telah menyampaikan Nota Keuangan APBN 2023.

Pada bulan-bulan sebelumnya, Badan Anggaran DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia telah melakukan serangkaian pembahasan terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023.

Kesepakatan Banggar DPR dengan Pemerintah tentang KEM PPKF Tahun 2023 yang diputuskan pada Juni 2022 lalu telah menjadi dasar pemerintah menyusun NK RAPBN 2023.

Keseluruhan landasan pikir, arah kebijakan, atribusi dan distribusi anggaran yang dituangkan pemerintah ke NK RAPBN 2023 sebagai cerminan dari kesepakatan KEM PPKF antara Banggar DPR dengan pemerintah.

Baca juga: RAPBN TA 2023 Usung Poduktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Banggar DPR memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah dalam melihat tantangan yang kemungkinan kita hadapi pada tahun depan.

1). Inflasi tinggi di sejumlah kawasan, bahkan negara-negara maju (Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Turki, dll) menahan tingkat konsumsi global.

Tertahannya tingkat konsumsi global berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dunia.

Per April 2022 lalu, IMF telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen.

Sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada kisaran 3,2 persen.

Resiko terbesar atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia adalah pukulan langsung terhadap perdagangan internasional Indonesia.

Menurunnya ekspor dan impor sangat mempengaruhi atas permintaan ekonomi.

Resiko serupa potensial kita hadapi pada pasar keuangan dalam negeri. Tanda-tanda capotal outflow terus berjalan, khususnya pada negara negara emerging market.

Hingga Agustus 2022 ini modal keluar telah mencapai Rp 126 triliun year to date.

2). Respon kebijakan sejumlah negara maju menahan laju inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan secara serial membuat tekanan pada sektor moneter.

The Fed Rate setidaknya telah menaikkan suku bunga acuan hingga 225 basis point sejak awal tahun ini.

Dua pukulan sekaligus kita terima, pertama tren kenaikan Yield SBN 10 tahun terus merambat naik sejak awal tahun dan memuncak pada Juli lalu yang mencapai 7,30 persen.

Kedua kecenderungan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar juga naik.

Efek terhadap kedua pukulan pada sektor keuangan ini berkonsekuensi kita harus menanggung biaya dana (cost of fund) yang naik.

Kendati rasio utang pemerintah perlu Juli 2022 menunjukkan penurunan ke level 37,91 persen PDB.

Tetap saja kecenderungan kita menghadapi kewajiban imbal hasil SBN yang cenderung naik.

Permintaan terhadap USD sebagai kewajiban pembayaran utang dan perdagangan, termasuk di pasar keuangan mengakibatkan penyediaan dana untuk USD akan lebih mahal.

3). Situasi ekonomi dunia yang tidak menentu telah meningkatkan banyak negara terjerumus dalam hutang tidak sehat. IMF memprediksikan lebih dari 60 negara akan rontok ekonominya, dan gagal bayar utang.

Situasinya kurang lebih sama dengan apa yang dihadapi oleh Sri Lanka saat ini. Revolving Risk naik tajam.

Ibarat rumus politik, kehancuran ekonomi bisa berujung pada krisis politik dan keamanan. Oleh sebab itu kita harus mewaspadai situasi ini pada tahun politik mendatang.

4). Perang Ukraina dan Rusia tampaknya belum ada tanda tanda akan berakhir. Karena perang inilah harga komoditas dunia, termasuk energi melambung tinggi.

Embargo yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap produk produk Rusia yang menjadi rantai pasok global terhenti dengan serta merta.

Tidak banyak negara memiliki produk subtitusinya dengan cepat. Supply and demand berjalan pincang, kenaikan harga tidak terhindarkan.

Saat situasi ekonomi dunia masih terhuyung, Amerika Serikat berulah di Selat Taiwan.

Kunjungan Nancy Polesy Ketua DPR Amerika Serikat dalam sekejap mengubah Selat Taiwan menjadi perlombaan arsenal militer yang melibatkan Tiongkok disatu pihak, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang dan Korea dipihak lainnya.

Bila kawasan ini mengalami eskalasi, dampak pukulannya akan lebih terasa pada ekonomi Indonesia, mengingat kesemua negara tersebut berkontribusi 47 persen dari total perdagangan internasional kita pada tahun lalu.

Kita harus mewaspadai kemungkinan eskalasi di kawasan ini.

5). Pandemi Covid-19 dan Cacar Monyet (Monkey Pox) harus kita waspadai sebagai bahaya laten.

Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia masih terkendali, sejalan dengan meningkatnya penduduk tervaksin Covid-19 pada dosis 2 dan booster, namun tidak berarti kita bebas dari meningkatnya penduduk terinfeksi covid-19.

Kewaspadaan dan disiplin prokes harus tetap kita biasakan di semua tempat.

Ancaman Cacar Monyet juga harus kita antisipasi pada setiap kedatangan internasional.

Kewaspadaan tinggi terus ditingkatkan oleh segenap pihak agar Cacar Monyet tidak menjadi faktor baru yang melibas ekonomi kita seperti saat kita bobol menghadapi covid19.

Menghadapi medan pekerjaan kita kedepan yang tidak mudah, kita tetap optimis dan berpegangan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat, serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus.

Badan Anggaran DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi resiko berbagai tantangan kedepan, dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023.

Setidaknya ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023.

Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri.

Kedua, respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan sebagaimana yang saya paparkan diatas.

Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023.

Maka Desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis, antara lain:

1. Pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Kita memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan.

Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu.

Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara, kita memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan.

Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak.

2. Optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.

3. Mengelola berbagai Belanja Strategis antara lain:

a. Program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau. Oleh sebab itu program pencadangan pangan nasional menjadi kebutuhan wajib.

Dashboard pangan nasional harus termonitor secara langsung di Kantor Presiden secara realtime.

Memastikan kecukupan konsumsi domestik sebelum membagi surplus bahan pangan untuk ekspor.

Sebaliknya, kebijakan impor bahan pangan harus mencakup komitmen keberlanjutan pasokan, harga yang ekonomis, serta tata kelola impor bahan pangan yang transparan dan akuntabel.

b. Melakukan reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia. Ada strategi yang bisa ditempuh untuk melakukan reformasi subsidi energi.

Yakni merubah subsidi yang semula berbasis komoditas menjadi berfokus pada kelompok penerima, kedua secara perlahan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi serta tarif listrik bersubsidi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli keluarga miskin.

c. Memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi.

d. Melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti; IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate dan reforma agraria

e. Hampir sepertiga belanja negara dikirim ke daerah dan desa. Reformasi struktural terhadap belanja daerah harus dikerjakan.

Pemerintah telah memiliki dukungan UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah sebagai jalan melakukan langkah itu.

Mendorong inisiasi daerah dalam meningkatkan fiskal daerah, serta memperbaiki belanja daerah yang heavynya masih untuk belanja rutin, serta memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sebagai sumber korupsi.

f. Mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 secara efisien untuk mengurangi pelaksanaan pemilu yang berbiaya mahal. Demokrasi yang berbiaya mahal akan mendorong praktik korupsi oleh penyelenggara negara.

4. Disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang, apalagi tren tingkat bunga utang yang semakin tinggi, Banggar DPR mengharapkan pemerintah melakukan optimalisasi serapan SAL tahun sebelumnya, mendorong kontribusi deviden BUMN lebih besar, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang lebih kreatif.

5. Bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter harus saling menopang dalam upaya pengendalian inflasi, dan nilai tukar, serta pengenaan berbagai macam insentif dan deinsentif pada sektor riil.

Keseimbangan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter kolaboratif dalam merespon gejolak eksternal.

Jakarta, 17 Agustus 2022