Oleh: H Harun Prayitno SE SH MH
Ketua LIPAN RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah Brasil, Senin (6/1/2025), mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa).

BRICS adalah organisasi internasional atau antarnegara yang berdiri sejak 2009 dan mulanya terdiri atas Brasil, Rusia, India dan China (keempatnya adalah anggota awal atau orisinil), South Africa atau Afrika Selatan (masuk tahun 2011), Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Total ada 9 negara. Ditambah Indonesia, kini jadi 10 negara anggota BRICS. 

Masuknya Indonesia ke dalam BRICS salah satunya untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Baca juga: Menlu RI Respons Nada-nada yang Cibir Keputusan Indonesia Masuk BRICS: Wujud Politik Bebas Aktif

Astacita adalah 8 misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Butir kedua dari Astacita adalah, "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru."

Lantas, apa manfaat dan mudaratnya Indonesia bergabung dengan BRICS? 

Ada yang berpandangan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS akan membawa mudarat, karena kontraproduktif atau bahkan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif. Padahal sebenarnya tidak, karena BRICS bukan blok pertahanan laiknya NATO. BRICS adalah blok ekonomi negara-negara Selatan. 

Diketahui, sejak era 1980-an dunia dikuasai oleh Blok Timur yang dipimpin Uni Sovyet, kini Rusia, dan Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Perang dingin pun terus terjadi antara Blok Timur dan Blok Barat. Nah, di antara Blok Timur dan Blok Barat itulah Indonesia mengambil posisi di tengah-tengah, konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. 

Bebas berarti independen, tidak memihak ke Blok Timur atau Blok Barat. Aktif berarti berperan aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia pun bergabung ke dalam negara-negara Non-Blok. 

Kini, pasca-runtuhnya Uni Sovyet, dunia dikuasai oleh AS dan negara adidaya baru bernama China atau Tiongkok.

Sebab itulah, begitu dilantik menjadi Presiden RI, Prabowo langsung melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan AS. Kedua negara itu sama-sama penting bagi Indonesia. 

Apalagi sejak 2018 terjadi perang dagang antara AS dan China. Mereka saling pasang tarif pajak tinggi terhadap masuknya produk ke negara masing-masing. Usai dilantik sebagai Presiden AS nanti, Donald Trumph juga mengancam akan menaikkan tarif tambahan 10 persen bagi produk-produk asal China. Perang dagang China-AS pun akan kian sengit. 

Blessing in Disguise

Nah, dalam konteks ini Indonesia harus bisa mengambil keuntungan di balik perang dagang antara China dan AS tersebut, atau istilahnya "blessing in disguise" (berkah di balik musibah). Hal ini untuk mewujudkan butir kedua Astacita Prabowo-Gibran, sebagaimana tersebut di atas. 

Baca juga: Dewan Ekonomi Nasional: Keuntungan Gabung BRICS Pasar Indonesia Lebih Besar

Dalam konteks "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara", dengan mendekat ke China, maka peran Indonesia melalui politik luar negeri bebas aktif-nya, yakni melaksanakan ketertiban dunia akan lebih mudah terwujud. Terutama dalam konflik di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara yang melibatkan 5 negara, yakni China, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam. 

Indonesia sejak 1990 memang selalu memosisikan sebagai negara bukan pengklaim (non-claimant state) dalam konflik Laut  China Selatan. Namun, sejak 2016 kerap terjadi insiden kapal-kapal penangkap ikan asal China tanpa izin masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di titik inilah Indonesia tak bisa diam. 

Adapun kepentingan nasional Indonesia di kawasan Laut China Selatan antara lain mempertahankan kedaulatan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, dan menjaga stabilitas regional di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara. 

Sejauh ini terdapat tiga respons Indonesia dalam menanggapi ancaman China di Laut China Selatan, yakni melakukan diplomasi pertahanan dengan Australia, Jepang dan AS, serta melakukan peningkatan kekuatan dengan memperkuat postur TNI AL dan TNI AU serta mendirikan Pangkalan Militer di Kepulauan Natuna.

Sisi Ekonomi

Itu di sisi pertahanan dan keamanan. Di sisi ekonomi, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS juga banyak manfaat atau keuntungannya, terutama untuk mewujudkan butir kedua Astacita Prabowo-Gibran, yakni "mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru."

Dengan masuk BRICS, Indonesia akan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi perindustrian nasional. 

Baca juga: RI Resmi Jadi Anggota BRICS, Menko Airlangga Klaim Akses Dagang dan Investasi Makin Terbuka Lebar

Ada manfaat yang sangat signifikan bila sebuah negara berkembang seperti Indonesia bergabung dengan BRICS yang mewakili 45% populasi dunia, 28% output perekonomian dunia, dan 47% minyak mentah dunia. 

Apalagi dalam KTT terbaru atau tahun 2024 di Rusia, BRICS telah menetapkan 12 negara mitra, yakni Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. Pasar Indonesia pun akan lebih luas. 

Daya tarik lain yang terkait dengan akses pasar luas adalah potensi meningkatnya perdagangan intra-BRICS. Apalagi BRICS juga mendorong penggunaan mata uang lokal (bukan dolar AS) dalam melakukan perdagangan dan transaksi keuangan di antara negara-negara anggotanya. 

Indonesia bersama BRICS berkeinginan mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan global dan memberikan kontribusi positif terhadap kerja sama di negara-negara Selatan. 

Adapun salah satu tujuan BRICS adalah pengembangan alat pembayaran untuk memfasilitasi perdagangan antar-negara anggota. 

Mata uang BRICS akan membuat perekonomian Indonesia bertambah kuat. Nilai tukar rupiah akan lebih stabil, dan inflasi pun bisa lebih terkendali. Indonesia lebih mudah masuk ke pasar negara-negara anggota lainnya. 

Diketahui, mata uang BRICS adalah konsep mata uang bersama yang tengah direncanakan negara-negara anggota BRICS. Mata uang BRICS ini diharapkan bisa menggeser dominasi dolar AS dalam ekonomi global.

Uang kertas BRICS akan melambangkan ambisi negara-negara anggotanya untuk mencari alternatif pengganti mata uang dolar AS dalam transaksi internasional. Langkah tersebut juga menegaskan upaya BRICS untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada struktur keuangan Barat.

Alhasil, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS akan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, terutama dalam mewujudkan butir kedua Astacita Prabowo-Gibran. Semoga!