Dipo Satria Ramli, Mahasiswa Doktoral Ekonomi di Universitas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia saat ini bersiap untuk meluncurkan Danantara, sebuah superholding yang dirancang untuk mengawasi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina dan PLN. Terinspirasi dari kesuksesan superholding milik Singapura (Temasek) dan Malaysia (Khazanah), Indonesia pun tidak mau kalah. 

Konsep superholding BUMN bukan hal yang baru di Indonesia. Konsep ini telah ditawarkan banyak Menteri BUMN dari zaman ke zaman semenjak Laksamana Sukardi. Sebelum terbentuknya INA (Indonesia Investment Authority) di 2021, semuanya telah ditolak.

Baca juga: Pakar Keuangan Nilai Anjloknya Harga Saham BUMN Murni Faktor Pasar, Bukan karena BPI Danantara

Alasannya? 

BUMN di Indonesia memiliki peran khusus dalam kesejahteraan publik. BUMN bukan sekadar mesin penghasil laba, melainkan penopang kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, pembentukan Danantara menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini langkah yang tepat bagi negara kita atau malah bisa membahayakan kepentingan publik yang justru menjadi tujuan awal pendirian BUMN tersebut?

Peran Vital BUMN dalam Kesejahteraan Publik di Indonesia

BUMN Indonesia sejak awal terkait erat dengan kesejahteraan bangsa. Perusahaan seperti PLN dan Pertamina tidak didirikan semata untuk mengejar laba, tetapi bertugas melayani masyarakat di seluruh Nusantara, mengutamakan pelayanan publik di atas keuntungan finansial. Contohnya, PLN sudah bertahun-tahun berupaya membuat listrik terjangkau dan dapat diakses di daerah-daerah terpencil meskipun biayanya tinggi.

Baca juga: Dibentuk Pemerintahan Prabowo, Danantara Jadi Super Holding BUMN Pengelola Aset Jumbo 

Pertamina, sebagai pemasok utama bahan bakar, harus menyeimbangkan antara tujuan komersial dan mandat pemerintah untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau—terutama di daerah-daerah yang mungkin tidak dianggap layak secara komersial oleh perusahaan swasta.

Dalam beberapa aspek, BUMN ini bertindak sebagai perpanjangan dari kebijakan pemerintah. Mereka membantu memastikan ketahanan energi, memfasilitasi distribusi pangan, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, menangani isu-isu yang jauh melampaui ruang lingkup perusahaan biasa. 

Namun, ketika BUMN digabungkan di bawah superholding seperti Danantara, ada risiko besar, prioritasnya akan bergeser terlalu jauh ke arah profitabilitas. Hal ini bisa berdampak pada kenaikan biaya untuk utilitas dasar atau akses yang berkurang ke layanan esensial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan tarif yang disubsidi pemerintah.

Jika BUMN seperti PLN dan Pertamina diubah menjadi entitas yang sepenuhnya berorientasi pada laba, kita bisa saja merusak aspek-aspek kebijakan publik yang membantu menjaga kestabilan negara. 

Baca juga: Presiden Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri dan Pimpinan BP Danantara di Istana 

Danantara vs. Temasek/Khazanah: Berbeda Tujuan & Konteks

Temasek dan Khazanah sering dijadikan contoh sukses superholding di Asia. Keduanya telah berkembang menjadi entitas yang dihormati dengan portofolio global dan imbal hasil yang besar. Strukturnya memungkinkan otonomi yang besar, sehingga dapat mengejar keuntungan finansial tanpa campur tangan pemerintah sehari-hari. 

Di Singapura, Temasek beroperasi dengan pendekatan “arms-length”, bebas dari campur tangan pemerintah. Begitu pula Khazanah, yang mengelola investasi dan tujuan pembangunan dalam struktur tata kelola yang hati-hati. Entitas ini beroperasi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang relatif rendah dan budaya BUMN yang efisien.

Akan tetapi, situasi di Indonesia berbeda. Di Indonesia, BUMN sering harus berperan lebih besar dalam menyediakan layanan penting dengan tarif bersubsidi. Mengadopsi model Temasek atau Khazanah begitu saja, bisa membuat BUMN menjauh dari misi awal untuk kesejahteraan publik.

Tantangan & Risiko Superholding

Tanpa strategi dan sinergi yang jelas tentang bagaimana Danantara akan meningkatkan kinerja BUMN, membuat potensi kepercayaan investor rendah. Alih-alih menciptakan sinergi, lapisan birokrasi tambahan melalui Danantara justru bisa menambah kerumitan dan mengurangi transparansi yang telah terbangun selama ini. Dari sisi investasi, saat ini juga belum jelas perbedaan anatara INA dan Danantara.

Kementerian BUMN telah melakukan langkah-langkah berarti dalam beberapa tahun terakhir, seperti menutup anak-anak perusahaan yang tidak diperlukan untuk meningkatkan transparansi. Namun, dengan menambah layer atas melalui Danantara, berisiko menambah hierarki dan memperumit birokrasi yang berpotensi menciptakan inefiesiensi.

Ditambah lagi, sosok Muliaman Hadad sebagai calon CEO perdana Danantara juga mengundang sorotan. Muliaman memiliki sejarah panjang dalam peran regulasi, termasuk sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan baru-baru ini, sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss. Meskipun ia adalah seorang birokrat yang terampil, untuk memimpin sebuah superholding memerlukan tingkat kecakapan korporat yang berbeda. 

Perlu dicermati, peran Muliaman sebelumnya sebagai penasihat senior di Investree, sebuah perusahaan pinjaman peer-to-peer yang diduga kasus fraud. Kasus investree ini adalah salah satu yang terbesar di industrinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Apakah Muliawan Hadad memiliki pengalaman korporat yang dibutuhkan untuk memimpin struktur kompleks Danantara, mengarahkan investasi bernilai miliaran dolar, dan menangani tuntutan strategis dari entitas superholding?

Model Alternatif: Mengutamakan Reformasi Bertahap

Ekosistem BUMN Indonesia memang memerlukan reformasi, tetapi bukan berarti kita harus terburu-buru melakukan restrukturisasi besar-besaran. Daripada mengonsolidasikan semua BUMN di bawah satu entitas, pemerintah bisa mengeksplorasi reformasi bertahap yang lebih tepat sasaran, yang mengatasi inefisiensi, transparansi dan potensi korupsi secara spesifik di masing-masing BUMN. Dengan cara ini, kita bisa melakukan perbaikan dengan minimal risiko dan komplikasi dari sentralisasi penuh.

Apakah Danantara Tepat untuk Kepentingan Indonesia?

Pada akhirnya, kita harus menimbang potensi manfaat Danantara dengan risiko menggoyahkan misi sosial BUMN. Jika tidak ada rencana yang jelas yang menghormati mandat kesejahteraan publik BUMN Indonesia, Danantara bisa berakhir dengan memprioritaskan laba di atas layanan esensial.

Transparansi dan kepercayaan akan menjadi kunci. Jika kemajuan Indonesia dalam memerangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas BUMN terancam oleh pembentukan superholding baru yang kompleks, Danantara bisa berakhir membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan.

Pertanyaannya tetap sama, apakah Danantara benar-benar akan melayani rakyat Indonesia, atau malah menjadi lapisan birokrasi tambahan?