Oleh: H. Ahmad Rifaudin, M.Pd, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN - Pelayanan ibadah haji merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem keagamaan dan administrasi negara yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan haji bagi jemaah Indonesia. 

Baca juga: Kementerian Agama Rilis e-Book Manasik,  Isinya Tak Hanya Aspek Fiqih Tapi Hikmah Haji dan Umrah

Menteri Agama Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. dengan kepemimpinannya yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, telah menunjukkan berbagai langkah progresif dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas penyelenggaraan haji.

Keberhasilan Menteri Agama dalam membangun sistem pelayanan haji yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan jemaah juga mendapat pengakuan luas dari berbagai pihak. 

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Menteri Agama dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan lima indikator utama: pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan. Selain itu, hasil survei Harian Kompas juga menempatkan Menteri Agama sebagai menteri dengan citra positif tertinggi, dengan tingkat penerimaan publik mencapai 95,6 persen.  

Salah satu agenda utama yang dicanangkan oleh Menteri Agama adalah pemulihan marwah pelayanan haji yang sempat mengalami tantangan di masa sebelumnya. 

Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan, termasuk penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru madrasah dan Guru PAI, serta rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih transparan dan akuntabel. 

Capaian ini menunjukkan komitmen Menteri Agama dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan keagamaan bagi masyarakat luas.

Baca juga: Itjen Kemenag Kawal Haji 2025, Awasi Penyediaan Layanan Jemaah mulai Dalam Negeri hingga ke Arab

Dalam konteks ini, kebijakan yang diterapkan tidak hanya mencakup aspek administratif dan teknis, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelenggaraan haji. 

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Menteri Agama dalam pelayanan haji, implikasi kebijakan tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan, serta responsnya terhadap berbagai isu yang berkembang, termasuk tanggapan terhadap Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR dan dan perhatian terhadap tidak adanya suara adzan di kawasan elite yang mayoritas berpenduduk muslim. 

Melalui berbagai inisiatif tersebut, diharapkan sistem penyelenggaraan haji dapat terus berkembang secara berkelanjutan, mencerminkan tata kelola yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan jemaah.

Reformasi Administratif dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji

Menteri Agama Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. menegaskan pentingnya reformasi dalam penyelenggaraan haji guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan. 

Berbagai inisiatif telah diterapkan untuk memastikan bahwa pelayanan haji berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan antara lain: