Ari Junaedi

Ari Junaedi adalah akademisi, konsultan komunikasi & Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama Institute

TRIBUNNEWS.COM - Di jalan berdebu, di antara bising klakson dan asap mesin Engkau pernah menjadi denyut kecil kehidupan kota

Membawa pesan, makanan, harapan, menjemput rezeki dari pagi hingga larut malam Semalam, di tengah gelombang suara yang menuntut keadilan. Di antara lautan manusia yang berdiri bukan untuk diri sendiri

Langkahmu terhenti bukan karena lelah tapi karena kerasnya roda kekuasaan yang kalah oleh amarah.

Saudaraku, Affan

Jaket hijau yang dulu hanya jadi tanda arah, kini menjelma bendera duka

Di tubuhmu yang terbaring tenang, ada jejak luka bangsa yang masih mencari arti keberanian.

Engkau bukan sekadar pengemudi, engkau adalah anak dan harapan. Dan kini namamu menjelma doa di bibir kami.

Biarlah riuh knalpot hari ini merendah karena bangsa sedang berkabung, menyimpan sunyi untuk satu nyawa yang tak semestinya padam. Pergilah dengan tenang, pahlawan tanpa bintang palsu di dada

Semoga jalanmu di alam sana tak lagi macet oleh kebengisan, tak lagi sesak oleh ketidakadilan.

Dan, kami yang ditinggalkan akan terus menyalakan ingatan bahwa darahmu tak boleh sia-sia bahwa keberanianmu adalah tanda bahwa kemanusian lebih tinggi dari seragam mana pun.

Selamat jalan, Affan Langit malam kini menyimpan lampu hijau bagimu, tak lagi redup, tak lagi padam, hanya terang menuntumu pulang

Berlarik-larik kalimat puisi yang ditulis Harryka Joddy tersebut  seakan mewakili   perasaan publik yang berduka sekaligus geram dengan keadaan yang semakin susah di sebelas bulan terakhir ini. 

Bayangkan program efisiensi dan pengetatan anggaran mulai diberlakukan pemerintah langsung berimbas ke semua  aspek kehidupan.

Jargonnya penghematan di semua anggaran tetapi nyatanya justru rezim ini malah “membuka” lowongan jabatan mengeri dan wakil menteri yang begitu “gemoy”. 

Sudah fungsi kerjanya tidak jelas karena kerap tumpang tindih dengan menteri, kenikmatan gaji besar dan fasilitas sebagai pejabat negara pun masih ditambah dengan jabatan rangkapnya sebagai komisaris di BUMN. 

Proses rekrutmen pembantu presiden yang dilakukan berdasar jasa kampanye  di pemenangan Pilpres tanpa parameter kapasitas serta kapabilitas hanya melahirkan pejabat-pejabat setipikal Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel.

Aliih-alih membuka lapangan kerja – minimal mendekati janji penciptaan 19 juta lapangan kerja – ternyata semuanya hanya “omon-omon” belaka. 

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyak perusahaan memilih gulung tikar menjadi wajah keseharian bangsa ini. Daya beli m Masyarakat merosot anjlok. 

Pemerintah selalu membantah maraknya fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli), Rohana (Rombongan Hanya Nanya-nanya) dan Rohalus (Rombangan Hanya Ngelus-ngelus).

Dalih pemerintah, terjadinya pergeseran poa pembelian. Sebuah alasan yang absurd untuk membantah terjadinya pelemahan daya beli masyrakat yang anjlok.  

Unik bin ajaib, angka-angka faktual kemiskinan, pengangguran dan perumbuhan ekonomi justru dikerek dan diberi ponten “bagus” oleh Badan Pusat Statisitik (BPS).

Angka-angka realistis yang dikeluarkan Bank Dunia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau lembaga independen lainnya begitu sontak berbeda. BPS telah bersalin rupa menjadi “Biar Presiden Senang”.

Dari titik start persoalan inilah harusnya kita pahami awal mula terjadinya rusuh massa yang terpantik dari gugurnya Affan Kurniawan di Tragedi Pejompongan, Kamis, 28 Agustus 2025.

Bayangkan Affan yang tengah bekerja untuk mengantarkan pesanan makanan pelanggan, harus meregang nyawa karena dilindas dengan kejam oleh kendaraan taktis milik Brimob Polri.

Ketika pemerintah abai dengan penciptaan lapangan kerja baru dan tanpa adanya stimulus ekonomi yang menunjang munculnya usaha-usaha baru, di saat itu pulalah pemerintah sibuk mencari sumber-sumber pendapatan baru melalui pengenaan tarif pajak yang meningkat. 

Seharusnya pemerintah cepat sadar dengan aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yan berakir ricuh dengan demo besar-besaran di Pati, Jawa Tengah dan Bone di Sulawesi Selatan.

Ternyata pemerintah “cuek” dan tidak menjadikan sebagai pembelajaran. Sebelumnya, pembantu-pembantu Presiden saling rajin mengeluarkan kebijakan yang asal “njeplak”.

Mulai dari pembangunan rumah rakyat yang berukuran tidak manusiawi ; rencanan pengambil alihan lahan yang menganggur ; pemblokiran rekening yang non aktif. Belum lagi dengan pernyataan-pernyataan para menteri yang kerap “menyakiti” perasaan rakyat kecil.

Perhatikan saja dari pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebut persoalan gaji guru dan dosen yang membuka wacana pembiayaan dari partisipasi publik serta tidak membedakan makna pajak dengan zakat

Affan Adalah Kita

Affan Kurniawan (21) yang menjadi martir dalam aksi unjuk rasa kali ini  adalah representasi  dari kebanyakan rakyat saat ini.

Affan adalah gambaran yang utuh dari keadaan rakyat sekarang ini. Tanpa ada perhatian dari negara, mencari uang untuk kebutuhan keluarganya yang miskin dengan menjadi pengumudi aplikasi online.

Menjadi pengemudi ojek online adalah gambaran kerasnya perjuangan hidup di jalanan.

Tanpa adanya proteksi jaminan kerja, batasan waktu kerja yang tidak menentu serta masih mendapat potongan penghasilan yang cukup besar dari aplikator. 

Affan adalah potret kehidupan yang utuh dari anak muda kita – yang konon dibangga-banggakan – sebagai bagian dari Generasi Emas di 2045.

Meninggalnya Affan otomatis memantik solidaritas yang mudah tersulut apalagi menjadi korban kebiadaban aparat. Persepsi publik pun terhadap polisi sedang di bawah titik nadir – akibat perilakunya yang koruptif-  sehingga mudah pula diajadikan “common enemy” 

Di saat hidup rakyat tengah susah – beras mulai menghilang di pasaran – justru perilaku anggota DPR begitu menyakitkan hati publik. Ketika rakyat tengah susah dan berjibaku dengan kebutuhan hidup, anggota Dewan yang terhormat malah joget usai pidato kenegaraan presiden di parlemen. 

Selaras dengan perilaku parlemen, pejabat-pejabat pun juga tanpa beban berjoget di Istana Negara saat peringatan Proklamasi. Joget memang tidak dilarang tetapi joget di atas penderitaan rakyat sepertinya semakin memperlihatkan putusnya rasa simpati dari elit-elit negeri ini. 

Ketika anggota Dewan saling meributkan sendiri besaran gaji dan tunjangan yang diterimanya saban bulan, tercuat dana perumahan yang mencapai Rp 50 juta perbulannya. 

Jika dihitung pro rata, anggota Dewan pula yang bilang yakni Rp 3 juta setiap harinya, perasaan publik begitu tercabik-cabik. Mulailah serangkan unjuk rasa menyasar gedung DPR di Kawasan Senayan, Jakarta.

Alih-alih menjawab simpati dan penuh tenggang rasa, justru anggota Dewan malah menyebut pendemo dengan kata “paling tolol”. Sebenarnya para pengunjukrasa sadar, tidak mudah membubarkan DPR tetapi mereka hanya minta atensi soal kinerja yang tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan yang didapat anggota Dewan. 

Akumulasi dari semua persoalan hidup yang pengap dan perilaku elit yang memuakkan membuat publik semakin apatis ketika presiden begitu royal membaggikan bintang mahaputra untuk sejumlah sosok. Publik mempertanyakan soal kriteria yang menerima “bintang”. Penghargaan Mahaputra menjadi kehilangan makna.

Kematian Affan sebagai martir menjadi pemantik tumbuhnya kesadaran mahasiswa, buruh dan pengemudi ojol untuk turun ke jalan di hampir semua wilayah di tanah air.

Tidak ada penyusupan asing, mereka sadar untuk bergerak mempertanyakan ketidakadilan yang dirasakan. Mewahnya gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR ternyata juga dinikmati anggota Dewan di daerah-daerah. Timbul kesadaran kolektif untuk memperjuangkan aspirasi bersama. 

Tanpa komando, tanpa logistic dengan sasaran lokasi unjuk rasa yang memiliki kemiripan : Kantor Polisi atau Kantor Dewan.

Publik melampiaskan amarahnya dengan menyerbu tanpa takut. Bersuara memaki perilaku biadab aparat dan koruptif para elit.

Menunggu “Action” Presiden

Apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani dengan mendatangi rumah Affan Kurniawan di rumah kontrakan dalam  gang sempit di Kawasan  Menteng, Jakarta masih dalam tataran “public relations”. 

Pernyataan keprihatinan dan tindakan hukum terhadap perlakuan aparat  yang bertanggungjawab atas kematian Affan adalah tindakan normatf.

Justru publik masih menanti serangkaian tindakan terukur dan tepat untuk mengakhiri kemarahan publik dari Presiden. Kejadian ini harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang lagi. 

Begitu banyak nyawa yang melayang sia-sia. Kematian 4 orang di gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan  kemarin tidak boleh terjadi lagi.

Berapa banyak fasilitas publik hancur akibat kemarahan publik yang terus terpancing dengan tindakan brutal aparat. Tidak boleh  ada sesama anak bangsa saling berbenturan.

Usai tragedi perjuangan menuntut demokrasi beberapa hari ini menjadi langkah cukup Presiden Prabowo untuk “mencopot” para pembantunya yang gagal menjalankan tugas-tugasnya. 

Tidak sekedar melakukan sidang etik bagi personil Rantis Brimob yang menewaskan Affan tetapi para atasannya lolos dari sanksi tegas.

Langkah pencopotan layak diberikan kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Saatnya Listyo Sigit Prabowo untuk secara legawa dicopot atau mengundurkan diri seb agai Kapolri. 

Upaya Menko Polhukam yang gagal memitigasi dan mengantisipasi aksi kerusuhan yang berakhir dengan hilangnya nyawa dan musnahnya aset-aset negara serta publik juga layak untuk diganti.   

Keberadaan Kementerian Hak Azasi sudah sudah selayaknya ditinjau ulang karena fungsi dan manfaatnya selama aksi unjuk rasa masih kalah dengan peran Dinas Pemadam Kebakaran.

Menteri-menteri yang membuat gaduh seperti Menteri Keuangan juga seharusnya diganti dengan figur lain yang lebih mumpuni.

Kita berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan mandat kepemimpinan hingga masa tugas berakhir secara konstitusional. 

Mengganti presiden di tengah jalan adalah pertaruhan yang cukup besar karena publik pun tidak rela dengan “ban serep” pemimpin yang sangat diragukan kepemimpinannya.

Rangkaian aksi unjuk rasa  yang terus  berpotensi terjadi lagi di semua daerah jika Presiden Prabowo tidak cepat mengeluarkan kebijakan strategis. Rasa frustasi massal harus diakhir dengan tindakan nyata

Tidak hanya pihak eksekutif yang berbenah, partai politik pun saatnya mau merubah diri agar tidak menjadi monument di Pemilu 2029. Ganti saja anggota DPR yang dikenal kerap mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan publik, yang tidak ada kontribusinya selain flexing dengan proses perggantian antar waktu jika tidak ingin partainya dijadikan “common enemy” oleh publik.

Menggeser personilnya dari posisi wakil ketua komisi menjadi anggota biasa di komisi lain tidaklah cukup.

Demikian pula partai hanya mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk tidak mengeluarkan ucapan dan perilaku  yang menyakitkan hati publik jugalag tidak sesimpel itu.

Bayangkan, anak sang ketua umum  partai tersebut justru yang ikutan asyik bergoyang di parlemen dan sang sekretaris jenderal partainya kerap mengeluarkan pernyataan blunder.

Momentum cobaan bangsa dan negara yang berat terjadi sekarang ini menjadi ujian bagi partai-partai untuk mereformasi partai. Publik akan simpati jika anggota Dewan ikut merasakan derita rakyat yang “memberikan” pekerjaan terhormat kepada mereka.

Langkah menonaktifkan sejumlah anggota DPR hanyalah “basa-basi” belaka karena sejatinya mereka masih mendapat gaji dan tunjangan.

Tidak ada ketegasan PAN, Nasdem atau Golkar untuk memecat anggota Dewan yang dikeluhkan publik. Sementara partai-partai lain pun “adem ayem”. 

Saatnya nama DPR pun harus diubah namanya untuk mengubah pandangan negatif  publik selama ini, DPR harusnya menjadi Dewan Karyawan Rakyat atau DKR. Mengingat selama ini mereka “gagal” menjadi perwakilan rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya per lima tahun sekali !

Gugurnya Affan Kurniawan dan martir demokrasi lainnya tidak boleh kita sia-siakan.