Odemus Bei Witono

• Direktur Perkumpulan Strada dan Pemerhati Pendidikan
• Imam Jesuit 
• Kandidat Doktor STF Driyarkara
• Kolumnis
• Cerpenis
• Domisili di Jakarta 

TANGGAL  25 November 2025 saya diundang sebagai narasumber dalam Munas Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).

Acara yang berlangsung di Balai PPSDM Kemdikdasmen, Sawangan, Depok ini bukan hanya sebuah forum seremonial, melainkan ruang refleksi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari beragam wilayah dan latar belakang.

Pertemuan ini membuka kesempatan untuk melihat kembali posisi sekolah swasta dalam arsitektur pendidikan nasional, terutama dalam konteks perubahan sosial dan kebijakan yang terus bergerak.

Di tengah tantangan pemerataan akses, kualitas pembelajaran, hingga kompetisi global, forum tersebut menegaskan urgensi untuk menata ulang cara pandang terhadap keberadaan sekolah swasta dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

Musyawarah tersebut menggarisbawahi satu pesan yang sering terlupakan dalam wacana pendidikan publik: sekolah swasta bukan pelengkap atau pengisi celah, melainkan pilar strategis yang telah bekerja jauh sebelum Republik ini berdiri.

Selama ini, sekolah swasta kerap diposisikan sebagai opsi kedua setelah sekolah negeri, padahal sejarah menunjukkan bahwa mereka berdiri lebih dulu, mengambil peran yang belum mampu diambil negara.

Dengan demikian, keberadaan sekolah swasta bukan sekadar alternatif, tetapi fondasi historis yang menopang hadirnya pendidikan modern di Indonesia.

Penegasan ini penting untuk memulihkan penghargaan kolektif terhadap kontribusi sekolah swasta sebagai bagian integral dari perjalanan bangsa dalam memajukan pendidikan.

Sejarah mencatat bahwa lembaga-lembaga seperti Yayasan Kanisius Jawa Tengah, Muhammadiyah, Taman Siswa, Perkumpulan Strada, dan perguruan sekolah Kristen Protestan telah membuka akses pendidikan bagi rakyat biasa pada masa ketika pendidikan hanya dapat dinikmati kelompok elite di era Hindia Belanda.

Ketika negara belum berperan dalam penyediaan pendidikan dasar, lembaga-lembaga ini tampil sebagai pionir yang melayani kebutuhan masyarakat luas.

Mereka membangun sekolah, mendidik generasi muda, dan membuka pintu bagi kelompok sosial yang sebelumnya terpinggirkan.

Kehadiran sekolah-sekolah ini menunjukkan keberanian moral dan visi jauh ke depan dari para perintis pendidikan yang percaya bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui pencerdasan rakyat.

Kelahiran sekolah swasta pada masa kolonial tidak bisa dilepaskan dari politik etis yang dicanangkan pemerintah Hindia Belanda.

Namun dampaknya jauh melampaui kepentingan kolonial. Sekolah-sekolah tersebut menjadi ruang tumbuhnya kesadaran nasional, tempat ditanamkannya nilai-nilai kebebasan, harga diri, dan kemerdekaan berpikir.

Melalui pendidikan, lahir generasi yang kelak menjadi pemimpin pergerakan kemerdekaan. Dengan demikian, sekolah swasta tidak hanya berperan dalam mencerdaskan masyarakat, tetapi juga membangun fondasi ideologis dan moral bagi lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.

Pendidikan menjadi medium perjuangan, dan sekolah swasta menjadi wahana pembentukan identitas kebangsaan.

Setelah Indonesia merdeka, semangat pengabdian lembaga swasta dalam dunia pendidikan tidak pernah padam. Ribuan sekolah swasta tumbuh melalui yayasan-yayasan yang bekerja bukan demi kepentingan komersial, melainkan pelayanan publik.

Mereka membuka ruang belajar bagi jutaan anak bangsa ketika negara belum memiliki kapasitas memadai untuk menyediakan pendidikan secara luas.

Bahkan dalam situasi krisis ekonomi dan keterbatasan anggaran pemerintah pada awal-awal kemerdekaan, sekolah swasta menjadi penopang utama keberlangsungan pendidikan di banyak wilayah.

Kehadiran mereka membuktikan bahwa pendidikan adalah gerakan kemasyarakatan, bukan hanya program negara.

Dalam konteks geografis Indonesia yang luas dan beragam, sekolah-sekolah swasta hadir di ruang-ruang yang belum mampu dijangkau pemerintah. Mereka berdiri di kota besar, tetapi juga hadir di pelosok, daerah pinggiran, hingga komunitas-komunitas minoritas.

Di tempat-tempat tersebut, sekolah swasta menjadi laboratorium sosial tempat generasi muda tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai karakter, tanggung jawab, dan nasionalisme.

Kontribusi ini begitu besar sehingga tanpa sekolah swasta, sejarah pendidikan Indonesia akan menyisakan kekosongan, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan pada masa-masa awal Republik.

Namun demikian, perkembangan sistem pendidikan nasional menghadirkan tantangan baru. Ketika jumlah sekolah negeri bertambah pesat dan pembangunan infrastruktur pendidikan semakin masif, sekolah swasta mulai berhadapan dengan risiko terpinggirkan.

Dalam beberapa kasus, pendirian sekolah negeri baru di wilayah yang sudah memiliki sekolah swasta justru memicu kompetisi yang tidak sehat, menyebabkan menurunnya jumlah peserta didik di sekolah swasta dan melemahkan kemampuan sekolah tersebut untuk bertahan.

Padahal, keadilan dan keberlanjutan sistem pendidikan seharusnya mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap peran semua penyelenggara pendidikan, termasuk swasta.

Dalam kerangka ekosistem pendidikan yang sehat, sekolah swasta seharusnya menjadi mitra terdepan pemerintah, bukan kompetitor yang dibiarkan bertahan sendiri.

Keberagaman penyelenggara pendidikan justru memperkaya pilihan bagi masyarakat, memungkinkan inovasi pedagogis, dan menghasilkan kompetisi yang sehat dalam peningkatan mutu.

Selain itu, keberadaan sekolah swasta membantu mengurangi beban fiskal negara karena sebagian tanggung jawab penyediaan layanan pendidikan ditopang oleh masyarakat.

Dengan demikian, peran sekolah swasta bukan hanya strategis dari sisi kualitas, tetapi juga penting dari perspektif efisiensi dan keberlanjutan anggaran negara.

Salah satu isu penting dalam hubungan pemerintah dan sekolah swasta, yakni kesejahteraan guru. Tunjangan sertifikasi guru yang diberikan negara telah memberikan angin segar bagi para pendidik swasta.

Namun kebijakan ini idealnya tidak hanya diposisikan sebagai insentif personal, melainkan harus terintegrasi dalam struktur penggajian guru agar memberikan kepastian kesejahteraan.

Banyak sekolah swasta menghadapi tekanan finansial, sehingga dukungan nyata terhadap kesejahteraan guru menjadi syarat penting bagi keberlangsungan pendidikan yang berkualitas. Guru yang sejahtera dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan penuh dedikasi.

Jika tunjangan sertifikasi dapat menjadi bagian dari struktur penggajian guru swasta, maka sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan finansial dapat mempertahankan pendidik berkualitas.

Kesejahteraan guru seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pengajaran, dan kualitas tersebut merupakan faktor kunci dalam percepatan pencapaian tujuan konstitusional bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam perspektif ini, perhatian negara terhadap guru swasta bukan hanya bentuk keadilan, tetapi juga investasi strategis bagi masa depan pendidikan nasional.

Pertanyaan dari salah satu peserta musyawarah menjadi refleksi penting: jika di suatu wilayah sudah ada sekolah swasta yang berjalan baik, apakah negara perlu mendirikan sekolah negeri baru? Dari sudut pandang efisiensi anggaran, jawabannya tidak selalu.

Mendirikan sekolah baru membutuhkan biaya besar—lahan, bangunan, tenaga pendidik, dan operasional. Sementara sekolah swasta yang sudah berdiri siap menyerap fungsi tersebut jika didukung secara finansial maupun kebijakan.

Langkah ini memungkinkan negara mengalihkan anggaran pada program-program esensial lain, seperti peningkatan mutu pembelajaran, literasi digital, atau penguatan kurikulum.

Pada akhirnya, inti persoalannya jelas, yaitu kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak dalam pembangunan pendidikan nasional.

Negara membutuhkan sekolah swasta sebagai rekan strategis yang memperkuat akses dan mutu pendidikan. Sementara sekolah swasta dituntut untuk memastikan tata kelola profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kolaborasi yang saling menguatkan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sudah saatnya pemerintah melihat sekolah swasta bukan sebagai “alternatif”, “cadangan”, atau “pelengkap”, tetapi sebagai sekutu strategis dalam pembangunan peradaban.

Sejak awal sejarah, sekolah swasta hadir bukan demi kepentingan diri sendiri, melainkan demi Indonesia.

Pengakuan dan penguatan kemitraan ini akan mempercepat langkah bangsa menuju cita-cita besar konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh anak negeri.