I Wayan Darmawan

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) KMHDI

Belakangan ini, publik semakin sering disuguhi narasi tentang stabilitas dan kemajuan. Namun pertanyaan mendasarnya justru jarang dijawab: stabilitas untuk siapa, dan kemajuan ke arah mana?

Di balik bahasa optimisme yang terus diulang, tanda-tanda kemunduran justru semakin terlihat jelas.

Ruang demokrasi menyempit, ekonomi berjalan tanpa lompatan berarti, dan kerusakan lingkungan terus berulang tanpa koreksi kebijakan yang serius. Dengan kondisi ini, Indonesia bisa dikatakan ada dipersimpangan jalan. 

Demokrasi di Tengah Perluasan Peran Militer

Perluasan peran militer dalam ranah sipil patut dipertanyakan secara terbuka. Penempatan perwira aktif di jabatan-jabatan strategis pemerintahan, serta pelibatan institusi militer dalam berbagai urusan non-pertahanan, menunjukkan bahwa batas antara otoritas sipil dan militer semakin kabur.

Jika demokrasi pascareformasi dibangun di atas prinsip supremasi sipil, maka kecenderungan yang terjadi saat ini jelas merupakan kemunduran, bukan penyesuaian.

Atas nama stabilitas dan efisiensi, negara tampak semakin nyaman menyerahkan urusan sipil kepada institusi bersenjata. Padahal demokrasi tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga soal pembatasan kekuasaan.

Ketika militer hadir di ruang-ruang yang seharusnya menjadi domain sipil, akuntabilitas publik melemah dan ruang kritik semakin terdesak. Loyalitas ganda bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan risiko yang nyata.

Sejarah telah memberi pelajaran yang cukup jelas bahwa kaburnya batas sipil dan militer tidak pernah berakhir baik bagi demokrasi.

Demokrasi memang bisa tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi dan daya koreksinya. Pertanyaan yang perlu dijawab hari ini sederhana namun krusial: apakah stabilitas memang harus dibayar dengan penyempitan demokrasi?

Stagnasi Ekonomi di Balik Narasi Optimisme

Di sektor ekonomi, narasi optimisme semakin sulit dipertahankan ketika realitas menunjukkan stagnasi yang berkepanjangan. Pada Triwulan III, pertumbuhan ekonomi hanya 5,04 persen (y-on-y).

Pertumbuhan yang tertahan di kisaran lima persen bukanlah prestasi, melainkan tanda bahwa ekonomi nasional berjalan di tempat. Selama bertahun-tahun, perekonomian tumbuh tanpa transformasi struktural yang nyata, sementara ketimpangan dan kerentanan justru terus melebar.

Kebijakan pengetatan anggaran yang ditempuh belakangan ini memperparah keadaan. Negara yang seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi memilih menarik diri.

Belanja publik ditekan, proyek pembangunan tertunda, dan pemutusan hubungan kerja meluas. Dalam kondisi seperti ini, angka pertumbuhan kehilangan makna sosialnya. Statistik boleh stabil, tetapi kehidupan masyarakat justru semakin tidak pasti.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak menghadirkan pekerjaan yang layak dan kesejahteraan yang lebih merata, maka pertumbuhan itu patut dipertanyakan. Pertanyaan utamanya bukan seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan siapa yang benar-benar diuntungkan.

anpa keberanian mengubah arah kebijakan, ekonomi nasional hanya akan terus berputar di lingkaran stagnasi yang sama.

Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Masa Depan

Sementara itu, krisis lingkungan terus diperlakukan seolah persoalan pinggiran. Banjir, longsor, dan bencana ekologis lain datang silih berganti, merenggut korban jiwa dan menghancurkan ruang hidup masyarakat.

Namun setiap kali bencana terjadi, yang muncul justru penjelasan teknis, bukan evaluasi kebijakan yang menyentuh akar masalah.

Deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam yang masif telah melemahkan daya dukung lingkungan. Data dari World Resources Institute menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 10,7 juta hektare hutan primer dalam dua dekade terakhir.

Pembangunan yang mengorbankan hutan dan ekosistem demi keuntungan jangka pendek pada akhirnya menciptakan kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar. Yang paling terdampak selalu masyarakat kecil, sementara manfaat ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak.

Jika pola ini terus dipertahankan, krisis lingkungan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini. Pertanyaannya tegas: sampai kapan lingkungan harus terus membayar harga dari kebijakan yang enggan dikoreksi?

Tutup Tahun: Arah yang Perlu Dikoreksi

Menyempitnya ruang demokrasi, stagnasi ekonomi, dan kerusakan lingkungan bukanlah rangkaian kebetulan. Ketiganya adalah konsekuensi dari pilihan kebijakan yang sama, yaitu menomorsatukan stabilitas jangka pendek sambil menunda koreksi yang mendasar.

Ketika batas sipil dan militer dibiarkan kabur, ekonomi dibiarkan tumbuh tanpa arah transformasi, dan alam terus dikorbankan atas nama pembangunan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pemerintahan, tetapi masa depan bangsa itu sendiri.

Jika arah ini terus dipertahankan, publik tidak sedang menyaksikan kemajuan, melainkan kemunduran yang berjalan perlahan namun pasti. Demokrasi harus dikembalikan pada supremasi sipil.

Ekonomi harus diarahkan untuk bekerja bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjaga angka. Lingkungan harus diperlakukan sebagai fondasi hidup, bukan komoditas yang bisa terus dikorbankan.

Tanpa perubahan arah yang nyata, seluruh narasi kemajuan hanya akan menjadi pembenaran bagi krisis yang disengaja dan diwariskan. Di titik inilah sikap perlu ditegaskan: bangsa ini tidak kekurangan potensi, tetapi sedang kekurangan keberanian untuk mengoreksi arah sebelum semuanya terlambat.