PROFIL PENULIS

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P

Penulis adalah Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI/Alumnus FISIP Hubungan Internasional Unpad/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

SEJAK dahulu kala, perang sebagai aktualisasi kepentingan nasional suatu negara seringkali menimbulkan kerugian bahkan kehancuran bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya, menang atau kalah.

Perang Dunia ke-2 yang berlangsung sepanjang 1939-1945 misalnya, telah merenggut nyawa lebih dari 80 juta orang dan menimbulkan kerusakan infrastruktur skala berat di Asia dan Eropa.

Perang dingin (cold war) yang berlangsung pasca Perang Dunia ke-2 hingga 1990, memang tidak memakan korban jiwa, tapi cukup untuk memecah belah banyak negara dan merusak kohesi sosial warga negara, seperti pada kasus Jerman dan Korea yang terbelah menjadi dua bagian.

Pandangan elit secara sepihak

Perang di masa lalu dan perang di era modern saat ini selalu memiliki konfigurasi yang sama, yakni dimotori oleh persepsi dan kepentingan elit, serta menimbulkan penderitaan kepada warga negaranya.

Oleh sebab itu, dalam perspektif kaum liberal hubungan internasional, negara selalu disarankan untuk mengedepankan negosiasi dan diplomasi dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Ketika diplomasi gagal, barulah perang digunakan sebagai instrumen terakhir (last resort). Namun demikian, persepsi liberal ini tidak cocok untuk elit-elit negara yang menganut prinsip realisme.

Dengan pertimbangan kalkulasi kapasitas politik dan militer yang lebih besar, mereka cenderung menggunakan instrumen koersif perang untuk meraih kepentingan nasionalnya dengan menindas kedaulatan negara lain.

Elitisme kepala negara, kepala pemerintahan, menteri pertahanan, penasehat militer, dan komandan perang memegang peranan besar yang menentukan kebijakan suatu negara untuk terjun ke dalam peperangan.

Pecahnya Perang Dunia ke-2 tidak terlepas dari ambisi Hitler sebagai pemimpin Nazi Jerman yang menerapkan kebijakan ekspansionis dengan menyerang Polandia pada 1939 dan ambisi besarnya untuk mendominasi Eropa dengan klaim bahwa Jerman adalah ras paling unggul di Eropa, bahkan dunia.

Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia ke-2 tidak terlepas dari ambisi Kaisar Hirohito dan para penasehat militernya untuk menjadi negara besar dunia.  

Akibatnya, Jepang menginvasi Manchuria, Tiongkok, hingga menyerang Pearl Harbour. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Jepang berlaku sebagai saudara tua namun mempraktikkan kolonialisme dan imperialisme.

Habituasi lama elitisme

Habituasi lama tentang elitisme yang memotivasi munculnya perang tampaknya muncul dalam kasus Donald Trump yang memimpin Amerika Serikat (AS) saat ini.

Trump yang tak sepenuhnya didukung oleh Partai Republik dan ditentang oleh Partai Demokrat, serta sebagian besar masyarakat domestik, menerapkan kebijakan militeristik dan ekspansionis terhadap negara lain untuk memaksakan kepentingan nasionalnya.

Klaim bahwa Venezuela menjadi penyebab maraknya imigran ilegal di AS dan adanya praktik narkoterorisme yang merugikan AS lebih merupakan argumentasi yang dibangun secara elitis dan dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan invasi militer dan penculikan terhadap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya.

Dalam kasus ketegangan dengan Iran yang kian memuncak saat ini, di mana AS telah mengerahkan tiga kapal induk dan armada tempurnya untuk mengurung Iran dan memaksanya menyetujui poin-poin perundingan yang disodorkan AS dan diagitasi oleh Israel, lagi-lagi perspesi elit yang lebih dominan, terutama Donald Trump dan para penasehat militer yang memang seorang hegemon dan agresor. 

Tudingan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir dan berpotensi mengancam perdamaian dunia adalah ilusi keamanan yang dibangun oleh Trump sendiri, sementara di sisi lain AS dan juga Israel masih memiliki senjata nuklir dan tidak pernah melucutinya sebagaimana mandat kesepakatan global mengenai perlucutan senjata nuklir (nuclear dismarmament).

Dalam konteks ini, AS berlaku sebagai kekuatan hipokrit global yang dikendarai oleh elit-elit agresor dan hegemon.

Dampak buruk terhadap warga negara

Persepsi elit yang kental mewarnai AS di bawah Donald Trump ini telah memberikan dampak yang buruk terhadap warga AS sendiri, termasuk mereka yang memanggul mandat untuk terjun ke palagan peperangan.

Hampir 5 ribu prajurit AS yang berada di kapal induk USS Gerald R. Ford yang saat ini bergerak menuju Iran mengalami kelelahan dan depresi berat karena tugas yang panjang di kawasan Timur Tengah- sebelumnya mereka ditugaskan di Suriah.

Yang membuat mereka mengalami kelelahan akut dan tekanan mental di dalam kapal bukan saja karena banyak fasilitas kapal yang rusak karena periode tugas yang sangat panjang, tapi juga ketidakpastian untuk turun ke medan tempur karena kebijakan elit yang tidak memiliki basis argumentasi yang jelas dan rasional.

Jika menilik kasus perang Afghanistan dan Irak yang juga melibatkan AS di dalamnya, banyak prajurit militer AS yang menolak kedua perang tersebut. Mereka bertempur untuk tujuan yang tidak pasti dan perang yang tidak akan mereka menangkan. Pasca perang, banyak prajurit AS yang menderita cacat fisik dan trauma mental berat, bahkan tak sedikit yang melakukan bunuh diri.

Situasi jelang perang juga menimbulkan tekanan mental yang besar kepada warga Iran. Hal ini memicu panic buying, yang mana warga Iran melakukan penimbunan makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar jikalau benar akan ada perang dahsyat antara negara mereka dengan AS.

Mayoritas warga Iran juga dibebat oleh paranoia karena perang dapat pecah sewaktu-waktu tanpa adanya kesiapan dari mereka. Situasi ini merupakan gambaran nyata bahwa peperangan akan selalu memberikan penderitaan yang besar kepada rakyat.

Dalam kasus Iran, tekanan mental yang mereka alami diperparah oleh situasi dan kondisi ekonomi yang sedang tidak kondusif, dalam hal mana inflasi merajalela, dan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Harus diakui, Iran tidak siap untuk masuk dalam peperangan apabila menilik dari kondisi warga negaranya.

Pemahaman doktrin dan keinginan kolektif

Perang adalah pilihan kebijakan yang harus dihindari karena selalu membawa konsekuensi buruk terhadap sebuah negara. Doktrin perang Si Vis Pacem Para

Bellum bahwa perdamaian adalah masa bersiap untuk perang harus dimaknai secara hati-hati dan bijaksana.

Doktrin ini kerap disalahgunakan oleh elit politik dan militer negara-negara besar untuk terus membangun kekuatan militernya sehingga menimbulkan dilema keamanan (security dillema) terhadap negara lain, sehingga pada ujungnya memantik konflik dan peperangan. Pemaknaan yang bijak dan hati-hati juga perlu diberlakukan terhadap pandangan-pandangan geopolitik dunia seperti penguasaan dunia berbasis kontinen, maritim, jantung dunia, tepi dunia, dan sebagainya.

Doktrin-doktrin tersebut apabila dipahami tanpa dicerna secara bijak akan berpotensi mendorong suatu negara untuk berlaku homo homini lupus dan animus dominandi terhadap negara lainnya.

Kebijakan luar negeri suatu negara harus diformulasi secara ketat dan dilambari oleh mekanisme checks and balances yang kuat dari seluruh elemen di level domestik, terutama aspirasi warga negara. Kebijakan untuk berperang dengan negara lain tidak bisa sekadar dimotivasi oleh persepsi dan kepentingan elit secara sepihak.

Harus ada persetujuan dari parlemen dengan ambang batas suara tertentu. Mekanisme perang juga harus memiliki objektif yang jelas, rentang waktu, deployment personel dan alutsista, serta anggaran yang jelas. Dengan demikian, adanya persetujuan dari parlemen yang merupakan representasi rakyat akan mencerminkan keinginan kolektif suatu negara, bukan bias persepsi elit.

Rasa- rasanya apabila menengok bagaimana Mahkamah Agung (MA) AS menganulir kebijakan tarif Trump, begitu juga dengan kekalahan AS di palagan Afghanistan dan Irak setelah dua dekade lamanya bertempur, dapatlah dikatakan bahwa kebijakan perang AS adalah cermin ego elit, prematur, dan tidak mencerminkan keinginan kolektif warga AS sendiri.