PROFIL PENULIS

Azis-Subekti

Penulis adalah Legislator Gerindra di Komisi II DPR RI

Ada satu kebiasaan lama dalam politik kita: angka jarang diperlakukan sebagai alat berpikir, lebih sering dijadikan alat menggertak.

Angka yang besar diangkat seperti palu—dipukulkan ke meja publik—agar kecurigaan terdengar lebih nyaring daripada penjelasan.

Dalam kebiasaan inilah perdebatan tentang APBN bergerak, bukan sebagai diskusi kebijakan, melainkan sebagai adu tafsir yang emosional.

Kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan program makan bergizi adalah contoh paling mutakhir. Angka ratusan triliun diseret ke ruang publik seolah-olah sedang terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, bahkan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan.

Padahal persoalannya tidak sesederhana itu. Bahkan, jika dibaca dengan jujur, persoalannya tidak berada di wilayah yang digambarkan oleh kegaduhan tersebut.

Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi.

Dalam kerangka anggaran pendidikan, negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.

Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan: bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang.

Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan “bagian dari anggaran pendidikan” dengan “pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan”. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan.

Yang disebut efisiensi oleh negara bukanlah memangkas hak-hak yang efektif dan menyentuh masyarakat, melainkan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos, lalu mengarahkannya ke program yang dinilai berdampak langsung.

Efisiensi, dalam pengertian ini, bukan amputasi. Ia adalah upaya mengembalikan anggaran ke tujuan.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian dicatat dalam kelompok anggaran pendidikan karena memang diperuntukkan bagi anak sekolah. Tidak ada kejanggalan di sana.

Yang janggal justru cara sebagian pihak memelintir pencatatan administratif menjadi narasi pemotongan. Angka dipisahkan dari struktur, lalu dipakai untuk membangun kecurigaan. Publik diajak marah, bukan diajak memahami.

Ada satu hal lain yang jarang disampaikan dengan jernih: ketika APBN meningkat, mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat.

Ini bukan tafsir, melainkan mekanisme. Maka ketika kebutuhan program makan bergizi bertambah karena penerima manfaatnya bertambah, lalu dialokasikan dalam kerangka pendidikan, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga.