Refleksi Kritis Perempuan Indonesia di Hari Kartini 2026
 
Oleh: Jannus TH Siahaan, Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setiap kali bulan April menyapa, ingatan publik Indonesia secara otomatis terpatri pada satu sosok bernama Raden Ajeng Kartini. Sayangnya, peringatan tahunan ini sering kali terjerumus dalam karnaval seremonial yang dangkal, di mana radikalitas pemikiran sang bangsawan Jepara di masa lalu itu direduksi menjadi sekadar kontes busana atau lomba domestik yang ironis. 
 
Padahal, jika menyelami surat-suratnya, Kartini adalah seorang filosof sosial yang gelisah, seorang intelektual yang melihat pendidikan bukan sekadar ijazah, tapi instrumen pembebasan budi dan jiwa dari kungkungan feodalisme serta kolonialisme. 

Hari ini, di tengah riuh narasi pemberdayaan, spirit Kartini perlu diinterpretasi ulang sebagai kritik tajam terhadap struktur sosial yang masih menyisakan residu patriarki di balik angka-angka statistik kemajuan.
 
Membedah pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam satu dekade terakhir memunculkan sebuah paradoks yang cukup menggelisahkan. Di satu sisi, ada kemajuan kuantitatif yang tidak bisa dinafikan. Namun di sisi lain, tembok struktural tetap berdiri kokoh. Spirit Kartini yang menekankan kedaulatan berpikir perempuan seharusnya menuntun pada peran perempuan sebagai agen perubahan di ruang publik yang semakin setara. Namun, kenyataannya, partisipasi perempuan sering kali masih dibatasi oleh langit-langit kaca yang transparan namun masih sangat keras.
 
Data pendidikan menunjukkan anomali yang menarik untuk dikuliti. Secara nasional, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia masih tertahan di level setara lulusan SMP. Angka ini mencerminkan “kegagalan kolektif” dalam menuntaskan wajib belajar yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk kaum perempuan di akar rumput. 
 
Namun, jika melihat ke puncak piramida politik, terdapat kontras yang cukup tajam. Mayoritas legislator perempuan di parlemen pusat justru memiliki latar belakang pendidikan tinggi, bahkan signifikan di tingkat magister dan doktor. Fenomena ini menunjukkan adanya stratifikasi pendidikan yang cukup curam di mana politik seolah menjadi domain eksklusif bagi perempuan kelas menengah-atas yang memiliki akses modal intelektual, sementara perempuan di wilayah rural masih berjuang untuk sekadar tidak putus sekolah.

Baca juga: 100 Ucapan Hari Kartini 2026 dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok untuk Caption dan Status

Hambatan pendidikan ini berlanjut pada sektor ketenagakerjaan yang masih kaku. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia yang berada di kisaran 55 persen tertinggal jauh dari laki-laki yang melampaui 80 persen. Namun ada fakta yang luput dari pengamatan jika hanya melihat angka pengangguran terbuka perempuan yang tampak rendah.
 
Rendahnya angka tersebut bukan berarti peluang kerja bagi perempuan melimpah, tapi karena banyak perempuan yang akhirnya "menghilang" dari statistik angkatan kerja. Mereka terpaksa mundur ke ranah domestik akibat beban ganda pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak terbagi secara adil, ditambah lagi dengan minimnya dukungan sistem ekonomi perawatan seperti tempat penitipan anak yang terjangkau.
 
Di bidang ekonomi masa depan, kesenjangan juga kian melebar di sektor Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Meskipun akses pendidikan menengah sudah setara, norma sosial masih sering menggiring perempuan ke bidang-bidang yang dianggap "feminin" seperti administrasi atau jasa. Akibatnya, perempuan kehilangan kesempatan untuk berada di garis depan ekonomi digital dan teknologi yang menawarkan upah lebih tinggi. Artinya, tanpa kedaulatan di sektor teknologi, visi Kartini tentang perempuan sebagai pembawa peradaban akan sulit mengejar ketertinggalan di era otomatisasi ini.
 
Dinamika politik Indonesia juga menampilkan perjuangan yang melelahkan untuk menembus angka kritis 30 persen keterwakilan di parlemen. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan kursi perempuan di DPR RI menjadi 21,9 persen, namun target afirmasi tetap belum tercapai. Politik masih menjadi medan yang maskulin, di mana regulasi teknis mengenai pembulatan angka desimal keterwakilan sering kali justru meminggirkan calon perempuan. Di tingkat eksekutif, kehadiran tokoh-tokoh kuat seperti Veronica Tan, Meutya Hafid dalam kabinet memberikan optimisme, namun ini belum merembes ke level kepemimpinan daerah.
 
Data partisipasi perempuan sebagai calon kepala daerah sangat timpang jika dibandingkan dengan laki-laki. Pilkada tetap menjadi benteng maskulinitas lokal yang sulit ditembus karena biaya politik yang mahal dan jaringan logistik yang didominasi elit laki-laki. Di tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota, suara perempuan masih sangat minim dalam menentukan kebijakan anggaran daerah. Padahal, tanpa keterwakilan yang signifikan di level eksekutif daerah, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan hanya akan berhenti sebagai dokumen di atas meja.
 
Realitas paling pahit muncul dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 yang melaporkan hampir 450 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini merupakan alarm keras bagi keselamatan dan keamanan perempuan di Indonesia. Sangat ironis bahwa ranah personal atau rumah tangga menjadi lokasi yang paling berbahaya, di mana kekerasan terhadap istri mendominasi laporan. Rumah yang seharusnya menjadi ruang perlindungan bagi visi Kartini untuk mendidik generasi selanjutnya, justru sering menjadi penjara kekerasan fisik dan psikis. Tren kekerasan berbasis gender online yang terus meningkat juga menunjukkan bahwa ruang digital pun belum menjadi ruang yang aman bagi perempuan. 
 
Salah satu noktah hitam yang masih sulit dihapus adalah praktik perkawinan anak yang masih masif di beberapa daerah, dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu contoh yang memprihatinkan. Di wilayah seperti Lombok, tradisi "merariq kodek" atau kawin lari usia dini sering kali melegitimasi pelanggaran hak asasi anak perempuan di bawah payung kehormatan keluarga. Meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan pencegahan, efektivitasnya sering kali lumpuh saat berhadapan dengan tembok tradisi dan pemahaman agama yang sempit. Perkawinan anak adalah mesin penghancur masa depan yang memaksa anak perempuan putus sekolah dan rentan mengalami kekerasan domestik serta komplikasi kesehatan reproduksi.
 
Namun, di tengah awan mendung tersebut, secercah harapan muncul dari daerah-daerah pelopor. DKI Jakarta tetap menjadi pemimpin dalam Indeks Pembangunan Gender nasional, menjadi bukti bahwa ketersediaan infrastruktur dan komitmen kebijakan dapat memperkecil kesenjangan. Jawa Tengah juga menunjukkan konsistensi melalui program-program yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pendidikan politik perempuan di tingkat kecamatan. Keberhasilan daerah-daerah ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender tidak boleh hanya menjadi jargon, tapi harus terintegrasi dalam DNA birokrasi dan kebijakan anggaran.

Baca juga: Profil RM Soesalit Djojoadhiningrat, Putra Semata Wayang RA Kartini, Sandang Pangkat Mayjen TNI Purn

Program-program seperti care economy yang mulai diwacanakan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional memberikan angin segar. Pengakuan terhadap pekerjaan perawatan sebagai sektor ekonomi yang krusial adalah langkah progresif untuk mengurangi beban domestik perempuan. Selain itu, pemberian sanksi sosial dan penguatan perlindungan hukum melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) diharapkan mampu memberikan rasa aman yang selama ini dirampas dari perempuan.
 
Menilai secara general melalui kacamata harapan Kartini, Indonesia saat ini berada dalam fase transisi yang penuh ketegangan. Ada kemajuan yang patut dirayakan, namun masih ada kemunduran yang harus dikritisi. Kemandirian perempuan yang diimpikan Kartini bukan hanya soal hak untuk bekerja, tetapi juga hak untuk memiliki otoritas penuh atas hidupnya sendiri. Selama masih ada praktik yang merendahkan martabat perempuan atas nama tradisi atau moralitas sempit, maka kegelapan yang dikeluhkan Kartini belum sepenuhnya sirna.
 
Tantangan terbesar ke depan adalah melawan bangkitnya gelombang konservatisme baru yang mencoba mengembalikan perempuan ke ranah domestik secara sistematis. Pemberdayaan perempuan bukan sekadar memberikan bantuan modal usaha kecil, tapi  merombak cara berpikir masyarakat agar tidak lagi memandang perempuan sebagai objek pelengkap dalam pembangunan. Visi Kartini menuntut lebih dari itu, yakni menuntut pengakuan atas kapasitas intelektual dan kemanusiaan perempuan yang setara di segala bidang.
 
Hari Kartini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan otopsi terhadap kebijakan-kebijakan publik yang masih buta gender. Terbitnya terang bagi perempuan Indonesia tidak akan terjadi melalui perayaan kebaya setahun sekali, tapi melalui konsistensi dalam menghapus diskriminasi upah, menjamin keamanan di ruang privat dan publik, serta memastikan setiap anak perempuan di pelosok negeri bisa bersekolah hingga tingkat tertinggi tanpa takut dipaksa menikah. 

Surat-surat Kartini masih terus berbicara kepada bangsa ini, mengingatkan bahwa emansipasi adalah perjuangan abadi untuk memanusiakan manusia khususnya kaum Hawa.