Usulan melakukan revisi pada undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK kembali menuai pro dan kontra setelah sempat pada tahun 2012 silam juga menimbulkan perdebatan.

Terkait polemik yang terus mengemuka Presiden Joko Widodo menegaskan tetap menolak revisi undang-undang tentang KPK ini.

Presiden pun mengirim surat kepada DPR untuk menjelaskan sikap pemerintah bahwa tak akan membahas revisi UU KPK pada tahun ini karena DPR sudah mengetuk palu revisi UU KPK masuk dalam program legislasi nasional 2015 dan segera dibahas tahun ini.

Presiden ingin agar saat ini pemerintah dan DPR fokus menyelesaikan rancangan undang-undang KUHP dan rancangan KUHAP menjadi undang-undang.