Megaproyek pembangunan tujuh gedung DPR, yang batal diresmikan presiden Jokowi Widodo, akan dievaluasi DPR. Pimpinan DPR memastikan, siap mengkaji ulang kebutuhan pembangunan gedung DPR, bersama pemerintah.

Mestinya, dana pembangunan tujuh gedung senilai lebih dari satu setengah triliun Rupiah, masuk dalam RAPBN 2016 yang akan disahkan menjadi APBN 2016, melalui sidang paripurna. Namun, lantaran belum mendapat lampu hijau dari pemerintah, Presiden Joko Widodo batal menandatangani prasasti pembangunan gedung, yang merupakan penolakan pemerintah untuk mendanai tujuh gedung baru di Senayan.