Laporan Wartawan Tribun Manado, Alfa Joe Pattyranie

TRIBUNNEWS.COM, MANADO -- Terkait penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado yang rencananya digelar pada 17 Februari 2016, masih diragukan Penjabat Wali Kota Manado Roy Roring.

Hal itu disampaikan seusai menghadiri pelantikan pengurus PWI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Graha Gubernuran Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Provinsi Sulut, Senin (25/1/2016).

“Menyangkut tambahan (dana Pilwako), perlu kita tahu bahwa dalam APBD 2016 belum diatur tentu perlu payung hukum untuk anggaran-anggaran itu,” ujar Roring.

Ia menambahkan, pihak KPU Manado sudah mengirimkan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Jumat kemarin, namun perlu ditelaah.

"Kebetulan BPK sudah masuk tentu kita minta BPK menelaah ini karena uraian pengeluaran mereka sudah sampai. Jangan nanti ketika belum jelas pemanfaatan Rp 20 miliar terus kita bikin pergeseran-pergeseran dan kita tambah, akhirnya bermuara pada kita yang salah," ujarnya.

Roring tak ingin Pilwako sudah berjalan lancar dengan anggaran baru yang diberikan tanpa ada payung hukum, kemudian setelah terpilih pasangan wali kota dan wakil wali kota justru bermasalah pada penjabat dan anggota DPRD terkait anggaran.

"Nah ini tentu kita hindari, jadi harus. Pemerintah Kota Manado tetap mendukung tetapi sesuai aturan supaya tidak ada yang menjadi salah di kemudian hari," katanya.

"Uang kan sudah dikasih Rp 20 miliar, justru jadi pertanyaan uang sudah dikasih kenapa Pilwakonya belum jadi, ibaratnya Anda minta uang Rp 20 miliar untuk beli rumah, rumah tidak ada malah tambah lagi minta Rp 10 miliar," ujarnya.

Saat ditanya kepastian penyelenggaran Pilwako, ia masih ragu.

"Saya tidak mengatakan demikian (17 Februari), yang pasti kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada supaya ketika kita menggeser uang (APBD) tidak ada yang korban, semoga semuanya lancar," katanya. (*)