Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi penertiban kawasan Kalijodo yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, bahwa jika memang Kalijodo itu milik umum, maka harus segera dikembaikan.

Hal tersebut disampaikan kepada para awak media seusai melantik pengurus pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta di Blai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2016).

Pria kelahiran Makassar 73 tahun lalu itu menjelaskan, suatu kota yang baik itu harus tertib, semua yang merupakan sarana dan prasarana umum harus dinikmati publik, termasuk jalur hijau yang sekarang sudah menjadi ruang komersial pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

"Suatu kota yang baik, kalau kota itu tertib, semua orang menjalankan hak dan kewajibannya," katanya.

"Semua milik-milik umum harus dipulihkan menjadi milik umum, kalau memang Kalijodo itu milik umum ya harus dipulihkan, agar dinikmati secara bersama-sama," tuturnya.

"Tentu ada imbal baliknya, masyarakat diberikan rumah susun, Jakarta ini baru hanya bisa tertib, bisa bebas banjir, bisa ada lapangannya kalau tinggal dalam rumah-rumah susun yang baik," tambahnya.

"Oleh karena itu, ya disamping ditertibkan, tapi untuk bikin rumah susun itu harus ada lahan yang tersedia, karena itu memang harus ada penertiban-penertiban sesuai dengan hak dan kewajiban orang, kalau itu memang hak umum ya hak umum," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa kawasan Kalijodo merupakan kawasan miliknya yang dikhususkan untuk jalur hijau.

Namun sebagian warga Kalijodo mengklaim, bahwa kawasan tersebut merupakan tanah milik warga yang sudah ditinggali sejak lama.

Kawasan tersebut dikenal sebagian besar Warga DKI Jakarta, sebagai daerah prostitusi.

Kini Pemprov DKI Jakarta akan mengambil kembali kawasan tersebut untuk dijadikan jalur hijau.

Langkah Pemprov DKI Jakarta tersebut mendapat perlawanan dari warga.

Kamis (19/2/2016) pagi, sebagian warga yang mengaku tinggal di Kalijodo menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Mereka menolak untuk direlokasi ke rumah susun, dan ingin tetap tinggal di Kalijodo. (*)