TRIBUNNEWS.COM - Apa kita sudah baik pariwisatanya? Sebaik apa? Tetangga sebelah bisa lebih baik, lalu di mana ketidakbaikan pariwisata kita? Harus darimana membetulkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu betul-betul berkecamuk di benak Menpar Arief Yahya.

Karena itulah dia datang ke markas World Economic Forum (WEF) di Geneva, Swiss untuk mendapatkan potret pariwisata Indonesia yang paling standard di level global, dengan ukuran-ukuran dunia dan melalui metode ukur yang paling dipercaya oleh lembaga internasional.

Istilah Arief Yahya adalah kalibrasi. Memotret keadaan yang sesungguhnya, dengan alat ukur, bahan ukur, satuan ukur, kriteria yang diakui atau standar dunia oleh lembaga yang kredibel dan dijadikan acuan internasional.

WEF setiap dua tahun sekali mengeluarkan TTCI, Tour and Travel Competitiveness Index, dengan 14 pilar dan 92 indikator yang dihitung dan dirilis setiap 2 tahun sekali.

“Kalau kita ingin memenangkan persaingan global, maka sejak awal harus menggunakan standar global. Kalau ingin juara dunia, ya harus berani terbuka dan siap dibandingkan dengan semua negara yang sudah menggunakan ukuran dunia. Kita harus out-ward looking, melihat apa yang dilakukan dan sedang terjadi di luar sana. Biar tidak merasa paling jago di kandang sendiri,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya mengawali pertemuan dengan tim TTC-WEF itu.

Arief Yahya menyadari, target kunjungan 2019 dengan 20 juta itu bukan sulap bukan sihir. Dari penghasil devisa USD 10M menjadi USD 20M. Itu angka paling fantastis yang dipatok Presiden Joko Widodo, dan tidak ada pilihan kecuali harus dicapai dengan cara-cara professional.

“Hasil yang luar biasa, tidak bisa dicapai dengan cara-cara biasa! Hasil yang luar biasa, harus ditempuh dengan cara yang tidak biasa. Karena itu, sejak awal kami sudah mengadopsi 14 pilar WEF itu untuk memotret destinasi wisata Indonesia, termasuk 10 Bali Baru atau 10 top prioritas itu,” katanya.

Justin Wood, Head of Asia Pacific Region/Executive Board Member of WEF cukup terkesan dengan presentasi data dan angka Menpar itu.

Dia didampingi oleh timnya, Thierry Geiger, Associate Director, Economist, Global Benchmarking Network, Global Competitivesess and Risk WEF, Roberto Crotti, Quantitative Economist and Manager with the Global Competitiveness and Risk WEF, Oliver Hess, Community Specialist, Asia Pacific WEF.

Justin pun mengapresiasi semangat Menpar Arief Yahya yang menyebut target double di 2019 itu.

Proyeksi yang mungkin dianggapnya superoptimis, bahkan kelewat pede untuk Indonesia yang selama ini tidak pernah menempatkan sektor Pariwisata sebagai core economy.

“Bagaimana caranya? Lima tahun itu bukan waktu yang panjang?” Tanya Justin Wood dengan nada “tidak percaya” dengan target itu.

Mulai dari CEO commitment, atau keseriusan Presiden Joko Widodo, menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas, Melihat tren minyak dan gas bumi, batu bara dan minyak kelapa sawit terus menurun, baik karena harga dunia maupun angka produksinya.

“Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di 2019. Karena itu adalah janji presiden, maka tugas kami untuk merealisasikan dengan segala daya upaya,” kata Arief Yahya.

Dari sisi marketing, Menpar pun menggunakan semua big name dan punya reputasi global. Seperti Ogilvy sebagai konsultan PR-ing. Google, TripAdvisor, Baido, C-Trip, Xinhua, CCTV, CNN International, Discovery Channel, National Geography, Aljazeera, NHK, CNBC, Astro, dan semua media tempat perusahaan tour and travel terbesar dunia mempromosikan paket-paketnya.

“Semua yang terbaik, yang credible, yang punya international network, kami ambil. Termasuk TTCI-WEF yang menjadi barometer dan referensi para investor,” kata dia.

Dari kelembagaan dan regulasi, Menpar Arief menjelaskan salah satu pilar International Openess, yang sudah dilakukan Pemerintah RI.

Yakni Bebas Visa Kunjungan (BVK) dari 15 negara, naik 45 negara, lalu 90 negara dan sekarang 169 negara sudah bebas berkunjung ke Indonesia tanpa mengurus Visa terlebih dahulu.

Juga soal Cabotage untuk cruise atau kapal pesiar berbendera asing boleh menaik turunkan penumpang di 5 pelabuhan di Indonesia.

Satu lagi, peraturan CAIT di yacht atau perahu pesiar. Selama ini, untuk izin yacht masuk ke perairan Indonesia harus melalui mekanisme izin yang lamanya tiga minggu. Aturan itu sudah disederhanakan, tinggal 3 jam. Dan, Kemenpar terus mendorong hingga menyamai Singapore, yang cukup dengan 1 jam saja.

Sedangkan, dari sisi destinasi, Menpar menjelaskan soal 10 Bali baru itu.

Tanah Sullivan, Community Specialist Asia Pacific Business Engagement WEF menanyakan soal 10 Bali Baru itu.

Menpar pun mengurut dari ujung utara barat sampai ke utara timur. Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, Mandalika Lombok NTT, Komodo Labuan Bajo, NTT, Wakatobi Sultra, dan Morotai Maluku Utara.

Memang, harus diakui, ada banyak kendala jika Indoensia ingin dikalibrasi dengan standart dunia itu. Salah satu yang paling mendasar adalah minimnya data yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri dari 14 pilar yang dipotret WEF itu.

Kemenpar memang sudah mempelajari dan menyiapkan data-data yang masih banyak yang belum di-up date dari 15 Kementerian dan Lembaga.

“Kami sudah FGD –Focus Group Discussion dengan 15 Kementerian dan Lembaga, untuk meng-up date data-data. Karena dalam hal data-data, kemenpar tidak bisa mengakses sendiri. Harus dibantu Kementerian lain, yang memegang datanya. Misalnya soal kesehatan, infrastruktur, airport, keamanan, dan sebagainya, yang semua terkait dengan performance Indonesia dari sisi pariwisata,” kata Arief Yahya.

Di forum WEF itu, Menpar didampingi Samsriyono Nugroho Staf Khusus Menteri Bidang Teknologi Informasi Pariwisata, Muh Noer Sadono, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik, Nia Niscaya, Asdep Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika, Harry Waluyo, Staf Khusus Bidang Pariwisata,

Elitua Hamonangan Simarmata, Staf Khusus Bidang Pariwisata, Addin Maulana, Peneliti Bidang Pariwisata dan Sutanto Sespri Menpar.

Perwakilan Tetap RI di PBB yang berkantor di Geneva juga ikut membantu mengatur dan menindaklanjuti.

Mereka hadir RM Michael Tene, Ambassador Deputy Permanent Representative RI untuk UN, WTO and other International Organization in Geneva dan Elvie Indayani, Third Secretary Permanent Mission of The RI to UN, WTO, and other International Organization in Geneva.

Lalu bagaimana mensuplay data-data terbaru itu? Samsriono, Stafsus IT menjelaskan pihaknya tengah mengumpulkan data yang dibutuhkan, dari 15 Kementerian-Lembaga yang terkait, dan akan langsung di up load di site yang bisa didownload WEF.

Awal Oktober 2016 ini, dara-data itu sudah akan terunggah. Tim teknis pekan ini akan terus interns berkomunikasi dan saling menukar info dan data seputar 14 pilar yang dibutuhkan WEF.

Berkali-kali Tierry Geiger menyampaikan apresiasinya terhadap Menpar Arief Yahya soal keseriusan Indonesia untuk mengkalibrasi dalam TTCI itu. Langkah kooperatif yang sangat memudahkan WEF mem-validasi data.

“Data itu diambil dari dua hal, pertama data resmi dari pemerintah, yang sudah dilaporkan juga ke PBB dan lembaga dunia lain. Juga survey yang dilakukan WEF dengan sample para pelaku bisnis dan pengusaha di Indonesia. Bagaimana kalau data resmi dari pemerintah tidak didapat? Kami menggunakan data yang dipakai lembaga dunia lain yang kredibel, seperti UN-WTO, WHO, UN, World Bank, dan lainnya,” kata Tierry Geiger.

Roberto Croti menambahkan saat ini WEF mesing re-collecting atas data-data terbaru, dan akan berlangsung sampai dengan Desember 2016.

Sedangkan pengumuman competitiveness index itu sendiri baru akan dilakukan tahun 2017 nanti.

Menpar ingin memastikan, bahwa apa yang dilakukan Pariwisata Indonesia untuk kalibrasi itu benar-benar on track, sesuai dengan standar dan alat ukur yang dipakai dunia, sehingga bisa dibandingkan aple to aple dengan negara lain.