TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-68 berlangsung di Lapangan Eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016). Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah.

Dalam sambutannya, Saefullah mengkritik para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup DKI yang kerap datang terlambat.

"Padahal sesuai aturan pukul 07.30 seluruh pegawai harus sudah berada di lapangan. Namun, masih banyak yang berlarian, padahal apel sudah dimulai," kata Saefullah.

Ia menilai, karakter PNS yang kurang disiplin tersebut bisa menjadi hambatan bagi pelayanan publik untuk masyarakat.

"Bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat, kalau kitanya tidak disiplin. Bela negara itu tidak melulu dalam bentuk perang dan sebagainya. Tapi bela negara juga bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Ini yang harus diperhatikan," ujar anggota Ketua IV Bidang Kerja Sama Dewan Pengurus Korpri Nasional ini.

Selain itu, Saefullah juga berpesan agar wujud nyata bela negara dapat dilakukan dengan melawan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan juga ancaman narkoba.

"Bentuk perlawanan saat ini sudah berubah paradigma, kita wujudkan dengan melawan kekuatan KKN dan narkoba," ujarnya.

Menurutnya, kendala dalam bela negara saat ini sesuai dengan yang disampaikan Presiden RI  Joko Widodo adalah krisis moral yang bisa diatasi dengan melakukan Revolusi Mental. Karena itu, selain Revolusi Mental pihaknya meminta agar perlu adanya gerakan moralitas untuk menjaga moral bangsa semakin baik.

"Harus ada gerakan moralitas yang diperjuangkan untuk kebaikan bangsa," katanya.

Seperti diketahui bersama, Bela Negara merupakan program yang dikembangkan Kementerian Pertahanan untuk membangun dan menguatkan kesadaran berbangsa bagi masyarakat.

Gerakan tersebut dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 19 Desember 2014, yang kemudian dijadikan Hari Peringatan Bela Negara.