Laporan Wartawan Tribunnews.com Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menilai, tahun 2011 ditutup dengan duka mendalam. Alasannya, rakyat justru menjadi korban korporasi melalui alat-alat negara.

Bagi pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, mereka yang berbangga dan menepuk dada dengan pertumbuhan ekonomi itu sadar, harkat dan martabat bangsa Indonesia telah tergadai. Bagi mereka ukurannya adalah angka dan keberhasilan yang mereka dapatkan.

"Tidak ada urusan ribuan rakyat membangun tenda di Mesuji, tidak juga perlu peduli dengan berkemah sambil jahit mulut di pintu gerbang DPR-RI. Mereka bahkan menutup mata dan telinga sambil membekukan nurani atas keberanian Sondang Hutagalung membakar diri," kata Noorsy.

Ringkasnya, 2011 adalah tahun coreng moreng wajah penguasa yang diselimuti dengan semunya kebanggaan pertumbuhan ekonomi. Justru, Noorsy menegaskan, dalam situasi seperti itu, parpol nyaris tak bersuara. Mereka asyik merespon situasi dengan kacamata kepentingan mereka.

"Situasi ini melengkapi kerontangnya jiwa masyarakat disebabkan kepemimpinan nasional yang rapuh dan nilai-nilai materialisme yang merajalela. Tragisnya, parpol justru merespon situasi kondisi itu dengan menguji sikap masyarakat atas calon presiden yang mereka jual," ucapnya.

Ia menambahkan, kekerasan yang terjadi antara aparat dengan rakyat disebabkan kekerasan simbolik yang dilakukan oleh Pemerintah. "Pemerintah memberlakukan kebijakan hukum besi terhadap rakyat, bahwa korporat lah yang lebih berhak karena korporat membawa investasi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi," tuturnya seraya menambahkan, politisi, birokrat, teknokrat dan kaum akademisi yang mendukung liberalisasi investasi dengan kekerasan simbolik ini berkeyakinan dan menjalankannya bahwa dengan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi korporat itu, rakyat tidak menganggur dan kemiskinan teratasi.

"Padahal Stiglitz, Krugman, PA Diamond dan Rugoff membuktikan bahwa hal itu salah. Bahkan dengan kemenangan RRC atas AS dalam perang ekonomi sejak 2005, investasi korporasi justru hanya akan menghasilkan ketimpangan, ketidakadilan, dan konflik kepemilikan," kata Noorsy.

Alasan ini, baginya, yang membuktikan, kegaduhan politik justru dibuat oleh pemerintahan yang menjunjung tinggi investasi (asing/domestik) korporasi di tengah minimnya investasi pemerintah guna memenuhi hajat hidup orang banyak.