TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Tingkat pengangguran di Indonesia terus menurun dengan laju yang meyakinkan. Lebih rinci, pengangguran di kalangan tenaga terdidik makin hari malah tambah makin banyak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tahun 2013, dari tiap 100 pengangguran, 25 orang di antaranya adalah lulusan SD dan hanya 10 yang sarjana. Tapi lima tahun kemudian, komposisinya berubah. Dari tiap 100 pengangguran, 20 orang di antaranya adalah sarjana dan hanya 20 yang lulusan SD.

Mengapa lulusan SD lebih mudah mendapat pekerjaan ketimbang para sarjana? "Mereka cenderung mau menerima bekerja apa saja," kata Kepala BPS Suharyanto.

Sementara itu, para sarjana seringkali kepentok pada lowongan kerja yang tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Ketidakcocokan antara kebutuhan industri dengan tenaga terdidik yang disediakan kampus sudah lama menjadi salah persoalan pelik.

Baca: Kementerian Perindustrian: Industri Manufaktur Berikan Lapangan Kerja untuk 18,25 Juta Orang

Menjembatani soal itu, pemerintah berencana membuka banyak sekali program vokasional (pelatihan ketrampilan) di seluruh pelosok negeri. Program pelatihan ini dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja, yakni para sarjana dan lulusan sekolah menengah yang belum bekerja, maupun korban PHK.

Para pencari kerja ini akan dibekali Kartu Pra-Kerja dan dibebaskan memilih jenis keterampilan yang paling diminati dan dibutuhkan pasar. Dengan program ini, para penganggur bisa meningkatkan keterampilan atau bahkan mengubah keahlian dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar.

Baca: Survei CPCS: Milenial Peduli Isu Korupsi dan Lapangan Kerja

Menurut Presiden Jokowi, tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan ada satu juta pencari kerja yang akan mendapatkan Kartu Pra-Kerja. Jumlah penerima manfaat Kartu Pra-Kerja akan terus ditingkatkan hingga tingkat pengangguran dari kalangan terdidik bisa terus dikurangi.