Baca tanpa iklan
Jelang penutupan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 10 Agustus 2018, perpolitikan di Indonesia semakin dinamis dengan sejumlah kelompok Islam yang menawarkan nama-nama untuk dijadikan calon pasangan.
Salah satunya adalah Persaudaraan Alumni 212 yang tergabung dengan Koalisi Keumatan yang merapat ke Partai Gerindra dibawah pimpinan Prabowo Subianto.
Lewat sebuah Forum Ijtima Ulama, kelompok ini mengeluarkan nama Ketua Majelis Syuro, PKS Salim Asegaf Aljufri dan pendakwah Ustadz Abdul Somad.
Sementara di kubu Joko Widodo hingga saat ini, selain ada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan yang juga berisi ulama dan cendikiawan Muslim, sejumlah nama tokoh Islam yang dianggap kuat sudah disebut-sebut menjadi calon wakil presiden.
Meski mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan kebanyakan calon-calon pemimpin yang diusung pun beragama Islam tapi tetap ada sejumlah kelompok yang menganggap mereka \'kurang Islam\', sehingga perlu menggandeng sosok \'Muslim yang kuat\'.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan dari Universitas Padjajaran, Dr Muradi mengatakan kepada ABC hal ini disebabkan oleh tren perpolitikan global yang sedang terjadi belakangan ini, seperti kemunculan gerakan ultranasionalis di negara-negara barat.
"Dua isu yang paling mudah untuk mempermainkan perasaan publik adalah etnis dan agama," ujar Dr Muradi yang mengakui adanya perpecahan di masyarakat, termasuk di kalangan Muslim sendiri.
"Menurut saya yang bisa mengalahkan Joko Widodo hanyalah isu populisme yang mengarah pada isu agama dan sebagainya, karena untuk menyerang prestasi Jokowi lewat pembangunan infrastruktur sulit bagi calon lain.," tambah Muradi.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Pusat Penelitian untuk Studi Kepresidenan dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Menurutnya, tokoh dari kalangan Muslim masih digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan kekuasaan.
"Narasi Islam populis masih dimunculkan, bahkan Anda lihat sekarang ada aktor populis Ustad Abdul Somad, pendakwah yang akrab dengan umat," jelas Nyarwi Ahmad yang juga dosen komunikasi politik di UGM.
"Tidak ingin negara Islam, tapi ganti pemimpin"
Kelompok 212 pada awalnya dibentuk untuk \'aksi bela Islam\' menanggapi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap sebagian umat Muslim sebagai penistaan terhadap agama.
Tapi kini kelompok tersebut juga terlibat dalam perpolitikan, karena politik dianggap sebagai "bagian dari ranah 212 untuk mengatasi permasalahan umat", seperti yang dikatakan Ustadz Bernard Abdul Jabbar, Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).
"Karena politik Indonesia perlu pembenahan dan kita perlu berperan aktif membangun negeri ini, maka kita pun ikut meramaikan dan mendorong agar partai-partai koalisi memilih dan mengangkat Prabowo sebagai presiden," ujar Ustadz Bernard saat dihubungi ABC Melbourne.