Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan tindakan Amerika Serikat menolak Crude Palm Oil (CPO) atau produk minyak sawit mentah dan turunannya dari Indonesia tidak dibenarkan World Trade Organization (WTO).
Karena, menurut Hatta, tindakan AS menolak masuknya CPO Indonesia bisa dikategorikan sebagai technical barrier atau hambatan teknis perdagangan.
Dan itu dilarang WTO dilakukan dalam perdagangan dunia.
“Itu (tindakan AS) bisa kita kategorikan sebagai technical barier. Itu tidak boleh terjadi, itu tidak dibenarkan dalam WTO,” tegas Hatta, saat ditemui di kompleks Istana, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
Oleh sebab itu, menurut Hatta, notifikasi penolakan AS harus ditanggapi dan diberikan pejelasan, baik oleh Kadin ataupun Apindo, ataupun pengusaha, asosiasi kelapa sawit, termasuk pemerintah.
Dalam hal ini, lanjut Hatta, Menteri Pertanian Suswono sebagai leading sector harus menjelaskan. Pasalnya, tidak ada bedanya biodiesel atau biofuel bersumber dari CPO dengan biodesel dari bahan lainnya.
“Itu sama! Dia tidak mengandung apa yang disebut emisi karbon dioksida yang bersifat kimiawi, itu tidak ada,” tampik Hatta atas tudingan AS bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkungan.
“Saya kira itu harus kita jelaskan, harus dicounter dan harus diberikan penjelasan darimana dasarnya. Kalau biodiesel yang bersumber dari CPO itu tidak ramah lingkungan. Dasarnya apa? Wong jelas-jelas seluruh biodiesel itu tidak mengandung emisi karbon. Tidak ramah lingkungannya dimana?”
Hatta juga mengingatkan bahwa penjelasan yang disiapkan dan diberikan harus secara ilmiah dan secara jelas biar argumentasi itu kuat.
“Kita tidak boleh diam hal-hal seperti itu. Karena ini membahayakan pasar kita. Itu tidak boleh,” tegas Hatta.
Sebelumnya diberitakan, Per 28 Januari, Amerika Serikat secara resmi menolak produk minyak sawit mentah dan turunannya dari Indonesia.
Alasannya, karena sawit Indonesia dinilai sebagai produk yang tidak ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Indramayu.
"Notifikasinya sudah saya terima. Kita dikasih waktu hingga 27 Februari mendatang untuk melakukan bantahan. Kami minta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan bantahan," katanya.
Dia mengatakan, keputusan Amerika Serikat tersebut diambil setelah mereka menerima pengaduan Noda EPA, yakni otoritas setempat yang concern pada persoalan lingkungan hidup.