TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mempertahankan Purbaya Yudhi Sadewa di kursi menteri keuangan karena banyaknya agenda fiskal yang harus dia jalankan dan selesaikan.

Fuad menilai munculnya isu pergantian Purbaya tidak memiliki dasar yang jelas. Teelebih, sampai saat ini tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan mengenai pergantian tersebut.

Dia menilai munculnya kabar tersebut berkaitan dengan perubahan paradigma ekonomi yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo saat ini. 

Baca juga: Purbaya Ikuti Keputusan Prabowo Soal Pangkas Anggaran MBG, Mahasiswa Minta Program Disetop

Menurut dia, berbagai kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan peran negara mulai menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

"Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan," kata Fuad Bawazier di acara diskusi bertajuk Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Berbagai isu yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak hanya menyasar personal Menteri Keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang tengah dijalankan pemerintah.

Ia menuturkan, serangan terhadap figur yang memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk membangun persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam konteks saat ini, berbagai tudingan dan informasi yang beredar perlu dicermati secara kritis agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan kepentingan publik.

Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tengah menjalankan sejumlah agenda prioritas nasional seperti penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung agenda tersebut, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang membutuhkan stabilitas dan kepercayaan pasar.

"Karena itu, berbagai upaya yang berpotensi menurunkan kredibilitas pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap persepsi investor, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Narasi yang dibangun tanpa didukung fakta dan data yang memadai berisiko menciptakan ketidakpastian yang tidak diperlukan di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Fuad.

Dalam forum tersebut, Fuad juga mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpegang pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. 

Ia menegaskan perdebatan ekonomi tidak seharusnya terjebak pada label neoliberal maupun sosialis, melainkan fokus pada pelaksanaan konstitusi.

"Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.