Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan pemerintah. Usulan pemerintah premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000.
"Fraksi PKS masih bertahan, menolak kenaikan BBM. Inikan masalah manajemen fiskal pemeintah. Ini cara mengalihkan beban dari rakyat, ini bisa diantisipasi 2 tahun lalu, sekarang mau dialihkan beban ke rakyat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Anis pun meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pemerintah yang terlalu banyak serta biaya-biaya yang tak produktif.
"DPR saja menghentikan pembangunan gedung baru. Kebocoran anggaran masih besar sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak yang dilakukan bisa mengaduk-aduk subsidi lain ini masalah kenaikan sembako nantinya," jelasnya.
Usulan kenaikan BBM tersebut sebenarnya, kata Anis, sudah bisa diprediksi lama sebelumnya dua tahun terakhir ini, tapi pemerintah tidak mau.
"Kalau mau melakukan itu, sekarang kompensasi hanya BLKT dan BLT kampanye tidak seimbang juga," pungkasnya.