TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan dan pemerintah sepakat mengambil langkah bersama untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesepakatan tersebut diambil dalam pertemuan koordinasi yang digelar DPR bersama otoritas moneter, otoritas fiskal dan pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional dan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, serta moneter agar dapat saling mendukung di tengah tantangan ekonomi saat ini.

"Hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun juga kebijakan fiskal serta pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," tutur Dasco saat acara, Sabtu (6/6/2026).

Koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan dijalankan oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

BI Siapkan Dua Langkah Stabilisasi Rupiah

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, koordinasi fiskal dan moneter selama ini telah berjalan sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Perry menjelaskan, penguatan koordinasi saat ini difokuskan pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui dua langkah utama. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (portfolio inflows) kembali masuk ke Indonesia.

Baca juga: Rupiah Melemah, Industri Otomotif Hadapi Tekanan Berat 2-3 Bulan ke Depan

Langkah ini dinilai penting mengingat kenaikan suku bunga global telah memicu keluarnya dana asing dari pasar saham maupun surat berharga negara (SBN).

"Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SBN, dan juga kecil di SRB. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah," ungkap Perry.

Kedua, pemerintah dan BI sepakat menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

Akan tetapi, BI akan meningkatkan remunerasi atau bunga yang dibayarkan kepada pemerintah atas dana tersebut.

Menurut Perry, kebijakan itu memungkinkan operasi moneter tetap berjalan efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mendukung kebutuhan operasi fiskal pemerintah.

Baca juga: Koordinasi dengan BI Diperkuat, Purbaya Yakin Rupiah Kembali Menguat

"Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," ujarnya.