Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 2001 tentang migas, Badan Pelaksana Hulu Minyak Gas (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak Gas (BPH Gas) dipisah dari PT Pertamina. Kini Pertamina hanya berperan sebagai production sharing.
Untuk tugas lifting minyak dan pengawasan penyaluran telah diserahkan kepada BP Migas dan BPH Migas.
Melihat kondisi seperti itu pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio meminta pemerintah membubarkan BP Migas dan BPH Migas. Pasalnya ketika harus mengeksplor minyak di dalam negeri, Pertamina harus melakukan tender layaknya perusahaan asing.
"Kondisi Pertamina bisa lebih baik saya rasa. Jadi sebaiknya Pemerintah mengembalikan lagi dua lembaga ini ke Pertamina," katanya dalam Diskusi Publik, Minyak untuk Rakyat, di Jakarta Jumat (18/5/2012).
Dalam mengembangkan eksplorasi di negara luar, Pertamina acapkali kalah dalam tender eksplorasi migas off shore dan on shore di Indonesia. Melihat hal itu Agus pun yakin kalau Pertamina bisa lebih baik dalam memproduksi lifting minyak selama ini untuk dalam negeri.
"Padahal seharusnya Pertamina punya peran lebih untuk mengelola minyak dan gas bumi,"pungkasnya.