Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk melaksanakan program penghematan BBM bersubsidi, Pemerintah telah mengimbau kepada para pegawai negeri sipil untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Selain itu Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah mengingatkan kepada instansi BUMN dan BUMD lainnya agar beroperasi menggunakan BBM non subsidi.
Salah satu BUMN yang mendukung program pemerintah adalah PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan mengatakan pihaknya siap menggunakan BBM non subsidi, kalau jumlah kuota BBM yang diberikan BPH Migas sebesar 169 ribu kilo liter habis untuk tahun 2012.
"Kuota tersebut saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan PT KAI untuk 1 tahun. Kalau tidak cukup, PT KAI berkomitmen untuk memakai BBM non subsidi,"ujar Ignatius Jonan, Minggu (10/6/2012).
Dengan kuota volume BBM bersubsidi sebesar 169.966,527 kilo liter, Jonan menilai alokasi pengambilan BBM dari masing-masing kabupaten dan kota tidak mencukupi. Jika pada akhir tahun tercukupi, maka sisa BBM bersubsidi akan PT KAI kembalikan ke Pemerintah.
"Kalau jumlah ang diberikan BPH MIGAS masih sisa dalam satu tahun, PT KAI akan mengembalikan ke Pemerintah," papar Jonan.