Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan memastikan tidak semua premi dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijamin pemerintah. Hanya masyarakat yang miskin dan sangat miskin yang dijamin pemerintah dalam hal premi. Juga masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal ataupun di wilayah perbatasan.
Pemerintah menjamin pembiayaan yang berkaitan dengan promosi kesehatan sebagai usaha pencegahan berbagai penyakit. Dana dari Depkes maupun Dinas Kesehatan. Saat ini anggaran pemerintah 52 persen untuk public good, sisanya 48 persen untuk pelayanan kesehatan.
"Pemerintah tidak akan bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan yang pemicunya karena tidak berperilaku pola hidup sehat seperti merokok dan harus menjadi tanggungjawab pribadi," papar Wamenkes Ali Ghufron Mukti di kantor Kementerioan Kesehatan, Jumat (29/6/2012).
Meski tidak bantu pemerintah, biaya kesehatan yang sifatnya privat seperti itu nantinya bisa terbantu dengan adanya program iuran atau gotong royong.
"Jadi perlu soladaritas saling tolong dukung, kaya bantu miskin, sehat bantu yang sehat. Pembiayaan dengan model jaminan kesehatan konsep asuransi kesehatan sosial. Paket diatur pemerintah," katanya.
Pemerintah tengah merancang siapa yang bertanggungjawab serta bagaimana mengumpulkan iuran mengelola jamkes, iuran dengan fasilitas kesehatan. Nanti uang uang dikumpulkan BPJS Kesehatan lalu bisa dimanfaatkan.
"Kementerian kesehatan regulasi tentang tarif, juga penanganan program public healt, dan penanganan di daerah perbatasan tertinggal. Untuk tarifnya antara Rp 19-27 ribu per bulan per orang. Itu baru kesepakatan dipokja. Angka pasti nanti dari menteri yg mempunyai kewenangan," paparnya.
Terkait dengan pelayanan yang dijamin adalah segalanya berkait dengan medis, Jenis layanan kesehatan terbatas seperti penyediaan kaca mata. Sedang layanan kesehatan yangtidak dijamin seperti kosmetik. (Eko Sutriyanto)
BACA JUGA: