Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai adanya kenaikan harga kedelai yang terjadi belakangan ini perlu dievaluasi oleh pemerintah. Bahkan, KPPU menilai mengenai perlunya peninjauan kembali terhadap kebijakan pemerintah terhadap kedelai.
Ketua KPPU, Tadjuddin Noer Said, menegaskan bahwa kenaikan harga kedelai belakangan ini perlu ditinjau oleh pemangku kepentingan.
"Mudah-mudahan kedelai ini bisa jadi batu kecil dalam sepatu pemangku kepentingan untuk bisa kembali evaluasi kebijakan politiknya untuk masyarakat kita", kata Tadjuddin, di Gedung KPPU, (30/07/2012)
Menurutnya, masalah peninjauan kembali mengenai kedelai bukanlah hal yang tabu. Soalnya, jika pemerintah terus menerapkan sistem ekonomi yang demikian, maka berdampak kepada mekanisme pasar yang liberal.
"Bayangkan kalau kegiatan ekonomi seperti ini, maka pemerintah bisa terpuruk dalam mekanisme pasar. Pemerintah tidak mampu mengatur pasar, dan tidak bisa mengangkat bendera putih", tuturnya.
Ia menerangkan, adanya kenaikan harga kedelai belakangan ini menyiratkan bahwa negara tidak bisa mengontrol harga. Dan, mekanisme pasar yang lebih dominan dan tidak bisa diatur oleh pemerintah.
"Kasus kedelai ini bisa jadi titik balik untuk melihat kebelakang mengenai kasus-kasus sebelumnya. Memang tidak bisa dihindari bahwa ada campur tangan politik. Tapi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih baik", tutupnya. (*)
BACA JUGA: