Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sofyano Zakaria, pengamat enerji dari Pusat Studi Kebijakan Publik-PUSKEPI menilai kuota BBM subsidi jebol bukanlah mengejutkan. Pasalnya, hal seperti itu juga setiap tahunnya terjadi.
"Buat publik di negeri ini, kuota BBM bersubsidi yang selalu "jebol" dari yang ditetapkan setiap tahunnya, bukanlah hal yang mengejutkan lagi," ungkapnya, Jakarta, Rabu (5/9/2012).
Menurutnya, alasan-alasan yang disampaikan pejabat Pemerintah terkait jebolnya kuota BBM , selalu dan nyaris pengulangan. "Copy paste dengan alasan yang disampaikan setiap tahun ketika terjadinya jebol nya kuota BBM," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan alasan "jebolnya" kuota BBM dikaitkan dengan akibat dampak sosial, politik dan lingkungan , malah akan menampakan ke publik akan ketidak-mampuan pemerintah mengatasi dampak tersebut. Akhirnya malah mampu melahirkan kesan "lemahnya" kinerja Pemerintahan SBY saja.
Selain itu, jebolnya kuota BBM dengan menggunakan alasan asumsi pertumbuhan ekonomi yang ternyata melebihi perkiraan , ini akan mampu pula "menohok " terhadap kemampuan tim ekonomi SBY yang dikabarkan handal dalam membuat perhitungan pertumbuhan ekonomi .
Pun demikian dengan alasan jebolnya kuota BBM jika dikaitkan dengan tindakan penyelewengan dan penyalah gunaan, itu jelas akan sangat dimaklumi sebagai melemparkan kesalahan atas ketidak berdayaan BPH migas sebagai lembaga pengawas terhadap bbm bersubsidi.
"Termasuk "melecehkan" keberadaan dan peran lembaga Polri dalam memberantas tindak kriminal seperti penyelewengan bbm bersubsidi."
"Bagi saya, logikanya, sangat tidak mungkin Pemerintah dalam hal ini kementerian esdm, BPH Migas dan Pertamina, akan selalu gagal membuat perhitungan besaran konsumsi bbm bersubsidi pada setiap tahun," terangnya.
Lanjutnya, bahwa sangatlah mustahil jika jebolnya kuota BBM setiap tahun akibat asumsi perhitungan yang selalu meleset. Apalagi itu juga setiap tahun disepakati antara Pemerintah dengan DPR dalam menentukan besaran kuota BBM pada APBN yang pada akhirnya hal itu membuat kuota BBM harus dikoreksi ulang pada APBN-P.
Tegas dia, masyarakat di negeri ini nyaris jarang mendengar adanya penolakan DPR atas usulan besaran kuota BBM yang akan ditetapkan dalam APBN. "Yang sering diberitakan adalah penolakan atau alotnya pembahasan di DPR atas usulan penambahan kuota bbm dalam APBN-P," ujarnya. (*)
BACA JUGA: