Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Djoko menjelaskan, latar belakang beleid larangan mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi ini adalah menipisnya ketersediaan BBM bersubsidi. Bahkan, stok BBM subsidi DKI Jakarta hanya bertahan sampai 15 September 2012.
Beleid ini menjadi strategi tambahan dari BPH Migas selain meminta tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 4 juta kiloliter ke DPR RI.
Senior Vice President (SVP) pengapalan, pemasaran, dan perdaganan PT Pertamina (Persero) Suhartoko menuturkan, Pertamina sangat siap untuk kebijakan larangan Premium untuk mobil mewah. "Stock untuk Pertamax cukup untuk antisipasi kebijakan ini," ungkapnya.
Menurut Suhartoko, dengan kepastian adanya larangan mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi maka dari sisi bisnis Pertamina akan lebih untung. Namun Ia melanjutkan, akan ada dampak sosial yang luar biasa dari kebijakan ini.
Suhartoko mempertanyakan, apakah pemerintah dan negara siap mengantisipasi dampak sosial yang luar biasa ini. Karena akan ada tentangan dari masyarakat terkait larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil mewah. (*)
BACA JUGA: