Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan akan habis sebelum penghujung tahun 2012. Demikian diungkapkan Asisten Exrel Pertamina Kalimantan, Bambang Irianto, Kamis (29/11/2012).
Bambang memaparkan kuota BBM bersubsidi untuk Kaltim telah mengalami tiga kali perubahan. "Ada tiga kali perubahan, pertama ditetapkan itu 27 Februari, kemudian saat APBN- P berubah lagi pada 8 Mei, dan terakhir itu berubah lagi 28 September. Ini karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan," kata Bambang.
Berdasarkan perubahan terakhir pada 28 September lalu, Kaltim mendapatkan jatah sebesar 600.498 Kl untuk premium, 25.528 untuk Kerosin (Mitan), dan 311.102 untuk solar. Jika kuota ini didistribusikan secara normal, kata Bambang, Kaltim akan kehabisan jatah premium 19 Desember mendatang.
"Untuk solar lebih awal lagi yakni habis pada 30 November ini. Oleh sebab itu, pemerintah sempat melakukan pengendalian distribusi agar kuota ini tidak habis sebelum waktunya," jelas Bambang.
Namun, kondisi di lapangan, tidak memungkinkan Pertamina melakukan pengendalian. Sehingga, pemerintah pusat kembali mencabut kebijakan pengendalian tersebut. "Ya karena melihat antrean dimana-mana, akhirnya pengendalian dicabut. Tapi, konsekuensi dicabutnya pengendalian yakni jatah akan habis sebelum waktunya, seperti yang saya sebutkan tadi," paparnya.
Meski kuota BBM Kaltim dipastikan habis sebelum waktunya, Pertamina berjanji akan terus menyalurkan BBM bersubsidi kepada masyarakat. "Masa karena kuota habis kita berhenti menyalurkan, padahal kondisi di lapangan masyarakat masih perlu. Konsekuensinya, akan terjadi over kuota BBM bersubsidi 2012 ini," ungkap Bambang.
Saat ini, Pertamina sudah melaporkan bakal terjadinyaover kuota BBM 2012 ke Kementrian ESDM. Nantinya, laporan over kuota tersebut akan dibawa Kementrian ESDM ke DPR RI untuk disetujui.
"Ya baru dibawa ESDM ke DPR. DPR belum kasih jawaban. Kalau disetujui, over kuota itu akan diganti pemerintah. Tapi kalau tidak disetujui, ya Pertamina bakal nombok," beber Bambang. (*)