Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat untuk menentukan komposisi skema pembayaran Mass Rapid Transportation (MRT) nampaknya tidak semulus yang dibayangkan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).
Permintaan Jokowi agar biaya pembangunan MRT hanya 30 persen dari Pemda DKI, nampaknya belum bisa diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan kalau pihaknya akan mengkaji lebih dalam apa yang membuat biaya membangun MRT sangat mahal.
"Kami belum merespon lebih jauh harus melihat lebih rinci apa yang membuat biaya lebih besar, kami tidak bisa reaktif untuk setuju atau tidak setuju,"ujar Mahendra Siregar di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (4/12/2012).
Mahendra pun menjelaskan kalau pihaknya akan mencari cara agar APBD DKI Jakarta tak terkuras banyak hanya untuk membangun MRT saja."Kita lihat ke depan kita bisa meningkatkan visibility kegiatan itu (membangun MRT),"jelas Mahendra Siregar.
Di saat yang sama Jokowi mengungkapkan kalau ia tak mau memutuskan menggunakan APBD. Jokowi mengaku sangat takut kalau menggunakan APBD tanpa hati-hati.
"Ini proses kehati-hatian saya, kalau suatu saat bisa membebani kalau keliru memutuskan apalagi menyangkut APBD nggak mau saya,"ungkap Jokowi. (*)
BACA JUGA: