Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P.Hutagalung mengatakan, paradigma Blue Economy merupakan bagian dari kerangka kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pentingnya modernisasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing.
“Blue economy secara langsung mendukung keberhasilan dari program percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan, karena dapat memanfaatkan sisa hasil produk perikanan menjadi sebuah pendapatan baru (income) yang bernilai tambah tinggi,”ujar Saut P Hutagalung, Senin (10/12/2012).
Ia mencontohkan, selama ini kita mengekspor udang yang produk utamanya dalam bentuk daging, sedangkan kepala dan kulitnya menjadi limbah hasil perikanan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Namun lanjutnya, dengan filosofi Blue Economy, sisa hasil perikanan tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi seperti chitin dan chitosan.
Saut menjelaskan, chitosan merupakan salah satu bahan pengawet ikan selain garam, karena itu chitosan dapat diaplikasikan terhadap produk perikanan sebagai pengganti formalin yang terbilang berbahaya. “Pemanfaatan kulit udang menjadi “edible coating” chitosan bukan saja memberikan nilai tambah pada usaha industri pengolahan, akan tetapi juga dapat menanggulangi masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan,” jelasnya.
Industri pengolahan yang menganut prinsip blue economy sudah berjalan, hal ini ditandai dengan berdirinya sejumlah pabrik chitoasa yang saat ini terkonsentrasi di Banten dan Jawa Tengah. Menurutnya, terdapat tiga negara yang potensial dalam menyerap produk-produk turunan tersebut a.l. Jepang, Korea dan China. (*)
BACA JUGA:
- Sucorinvest Luncurkan Reksadana Tetap Barbasi...
- Nilai Investasi dari Enam MoU Indonesia - S L...
- Pertamina Datangkan Pakar dari Selandia untuk...