Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan berencana memberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada semua penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.
Seperti diketahui, untuk meningkatkan layanan kereta api (KA), PT KAI mengganti KRL Ekonomi dengan KRL Ekonomi AC (Commuter Line) dan diberlakukan tarif progresif. Tarif progresif berlaku sebagai berikut, untuk lima stasiun pertama dibanderol Rp 3.000 dan tiga stasiun selanjutnya dibanderol Rp 1.000.
Kemenhub akan memberlakukan subsidi untuk seluruh penumpang atau subsidi secara segmented atau targeted subsidy.
"Kami sudah dalam pembicaraan dengan Menhub, Wamenhub, Dirjen, Menkeu, dan Bappenas bahwa akan memberikan PSO untuk semua orang," ujar Hanggoro B Wiryawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA, Rabu (22/5/2013).
Kemenhub berasumsi, jika tarif Commuter Line sebesar Rp 9.000. Sedangkan kemampuan masyarakat berdasarkan studi ATP/WTP tahun 2012 dan audiensi dengan pengguna KRL Jabodetabek, sehingga kemampuan membayar maksimal masyarakat sebesar Rp 5.000. Subsidi diberikan penumpang sebesar Rp 4.000 per penumpang, jika jarak yang ditempuh membutuhkan biaya Rp 9.000 ribu. Dengan prediksi penumpang sebesar 96.774.158 orang.
"PT KAI akan memberlakukan tarif progresif pada Juni, tetapi pemerintah akan memberlakukan subsidi Juli, mudah-mudahan disetujui," tambahnya.
Kemenhub meminta PT KAI, dalam hal ini PT KCJ sebagai anak perusahaan yang mengoperasikan Commuter Line, harus merampungkan sistem e-ticketing pada Mei 2013. Di sisi lain, Kemenhub butuh waktu untuk menambah fitur, peraturan, mekanisme, sosialisasi, pada layanan e-ticketing, agar sistem tersebut berjalan lancar.
"Jarak Bogor - Jakarta, 25 stasiun kan bayar Rp 9.000, kalau ada PSO jadi Rp 5.000, tetapi tarif maksimal tetap Rp 5.000," kata Hanggoro.
Begitu pula dengan KA Prambanan Ekspres. Pemerintah akan memberikan subsidi Rp 4.000 ke semua kelas KA. Kelas non-AC dari Rp 10.000 menjadi Rp 6.000, dan kelas AC dari Rp 20.000 menjadi Rp 16.000, dengan prediksi penumpang (Juni - Desember) 1.828.761 orang. Maka membutuhkan dana PSO sebesar Rp 10.479.340.667.