Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Komisi IX dari fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka menilai Bantuan Langsung Sementara (BLSM) hanya mencakup 6,46 persen. Sedangkan masyarakat miskin lainnya tak mendapatkan bantuan kompensasi.
Karena hal tersebut PDI-P menolak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya BLSM tidak bisa menjadi solusi dan membantu seluruh masyarakat yang membutuhkan.
"Hanya 6,46 persen masyarakat Indonesia dapat BLSM," ujar Rieke di rapat paripurna DPR, Senin (17/6/2013).
Rieke menambahkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi inflasi bisa naik sampai 7,2. Dengan kenaikan inflasi, Rieke menilai harga bahan pokok akan naik setiap bulannya.
"Harga bahan pokok naik Rp 200 ribu per bulan," papar Rieke.
Lebih lanjut Rieke mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 30 persen, akan membuat menderita sebagian besar masyarakat Indonesia. Pasalnya jumlah pekerja formal hanya 37 juta jiwa, dalam hal ini hanya masyarakat pekerja formal yang bisa bertahan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Dari 37 jutta jiwa artinya hanya 18 persen yang bisa menerima kenaikan harga BBM bersubsidi, tidak semua masyarakat miskin dapat BLSM," papar Rieke.
Sebelumnya dijelaskan anggaran BLSM dalam postur APBN diusulkan sebesar Rp 27,9 triliun. BLSM tersebut diberikan hanya untuk 15,5 juta kepala keluarga selama 4 bulan saja.