Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lobi rapat paripurna DPR RI perihal rancangan postur APBN Perubahan 2013 menemui jalan buntu. Perbedaan persepsi perihal anggaran untuk bantuan langsung sementara masyarakat alias BLSM menjadi satu bahan perdebatan yang tak menemui titik temu.
Anggota Fraksi Hanura, Erik Satyawardhana menilai terjadinya defisit keuangan negara karena pengelolaan pemerintah, bukan karena subsidi BBM yang membengkak. Karena hal tersebut Hanura mengambil sikap kenaikan harga BBM dan menolak postur APBN perubahan 2013 yang telah diusulkan.
"Kenaikan BBM tidak relevan, Fraksi partai Hanura, pertama menolak kenaikan harga bbm, dan kedua menolak APBNP 2013, sebagaimana yang sudah disepakati di banggar," ujar Erik.
Anggota fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis menawarkan konsep penghematan APBNP. Gerindra mendorong agar infrastruktur dan padat karya bisa dikembangan untuk membuka lapangan kerja. Selain itu, Gerindra menginginkan subsidi tidak perlu melalui BLSM. Atas dasar itu, Gerindra memilih menolak harga BBM naik dan Rancangan APBN Perubahan 2013.
"Partai Gerindra memiiliki konsep strategi untuk mendorong infrastruktur dan menciptakan lahan produktif yang bisa dengan padat karya. Terkait RAPBN-P 2013 dan kenaikan harga BBM bersubsidi kami pada posisi menolak," ujar Fary.
Sekjen PPP Muhammad Romahurmuziy meminta politisi agar tidak menjadikan BLSM sebagai bancakan politik. Ia meminta penyaluran BLSM tepat sasaran dalam empat bulan.
"BLSM Jangan jadi politisasi. BLSM 4 bulan berturut-turut. Penyaluran BLSM harus betul bulan Juli sampai Oktober. PPP Mendukung Rancangan APBN Perubahan 2013," ujar Romahurmuziy.
Tidak jauh berbeda, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan subsidi untuk BBM tidak boleh dihapuskan. PAN juga meminta BLSM ditambah menjadi lima bulan, dan untuk satu bulannya diberikan nominal sebesar Rp 300 ribu per bulan. Selain itu subsidi dialihkan ke program masyarakat, untuk itu PAN mendukung Rancangan APBN Perubahan 2013 dan kenaikan harga BBM.
"PAN desak pemerintah untuk bisa pastikan program-program sosial, BSM, PKH, raskin, infrastruktur dasar dana BLSM benar-benar dilakukan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran," ujar Teguh.
Dari fraksi PKS, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menilai postur APBN-P 2012 sehat dan baik tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Fraksi PKS menilai rencana kenaikan harga BBM tidak tepat karena menjelang Ramadhan dan ajaran baru bisa meningkatkan jumlah rakyat miskin.
"Atas alasan tersebut maka dengan ucapkan bismillah Fraksi PKS belum setujui RAPBN-P 2013 untuk disajkan sebagai undang-undang," ujar Abdul Hakim.
Sementara itu, Anggota Komisi Keuangan DPR RI asal PDI Perjuangan, Dolfie OFP terang- terangan menolak postur Rancangan APBN-P dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Alasannya, di dalam memberantas penyelundupan BBM, pertahankan pertumbuhan ekonomi, tingkatkan investasi tidak bisa dibebankan pada rakyat. Fraksi PDI-P juga mengusulkan postur APBN-P yang baru.
"Fraksi PDI-P belum bisa sepakati RUU APBN-P 2013 dan fraksi PDI-P ajukan postur APBN-P 2013 tanpa kenaikan BBM. Dengan postur pertumbuhan ekonomi 6,4 persen
Inflasi 6 persen, dan defisit 2,4 persen dari PDB," ujar Dolfie.
Fraksi Golkar melalui Ibnu Munzir mengemukakan, pihaknya setuju dengan RUU APBN-P 2013. Menurut Ibnu, semua fraksi yang menolak sudah dianalisis, dan Golkar menilai Rancangan APBN-P 2013 sudah sesuai dan bisa disahkan.
"Berbagai macam argumentasi penolakan kita analisis dan sudah kita ungkapkan. Terkait itu Fraksi Golkar setuju RUU APBN-P 2013 untuk disahkan," ujar Ibnu.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi mengatakan pengurangan subsidi bisa dilakukan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Achsanul mengatakan, fraksi yang menolak kenaikan harga BBM adalah fraksi yang mendukung orang mampu dan penyelundup.
"70 persen BBM ini tidak dinikmati masyarakat miskin. Artinya 10 persen dinikmati orang mampu, 20 persen penylundup BBM," ujar Achasanul.