News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

DPR Pertanyakan Kehalalan Daging Impor

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seorang pedagang daging sapi sedang melayani pembeli di Pasar Sederhana, Jalan Sederhana, Kota Bandung, Senin (22/7/2013). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Provinsi Jawa Barat berharap alokasi daging sapi impor untuk kebutuhan masyarakat di Jawa Barat sebesar 30 persen (900 ton) dari kuota impor daging sapi impor dari Australia oleh Bulog yang mecapai 3.000 ton. Bulog Jabar mengusulkan harga daging impor tersebut dijual Rp 75.000 - Rp 85.000 per kg, dan diharapkan bisa menekan harga daging sapi di Jabar yang saat ini masih dikisan harga Rp 90.000 - Rp 95.000 per kg. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kalangan DPR RI sangat serius dengan kebijakan pemerintah melakukan impor daging menyusul stok daging dalam negeri menyusut menyebabkan harga daging naik di tingkat konsumen.

Namun ketika daging yang diimpor itu tiba di dalam negeri banyak pertanyaan muncul di kalangan pedagang daging sapi dan banyak juga diantaranya menolak menjual daging sapi impor dengan alasan tidak disukai konsumen. Penyebabnya banyak konsumen bertanya apakah daging impor dari luar negeri itu halal atau tidak?

Nah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo juga menanyakan aspirasi pedagang daging itu. "Ini persoalan yang sensitif soal tingkat kehalalan daging impor itu. Apakah memang daging impor itu halal atau tidak. Pemerintah harus menjawab itu," kata Firman Subagyo kepada Tribunnews.com, Rabu (24/7/2013).

Lanjut Firman, selain soal tingkat kehalalan ada faktor lain yang membuat pedagang lain enggan menjual daging impor.

"Apakah daging itu sudah expire, sudah kadaluarsa atau tidak.  Kadang ini kan permainan pelaku importir, ketika Indonesia jadi kosong stok dagingnya. Lalu mengambil daging di luar negeri yang mungkin sudah kadaluarsa dengan harga murah dan dibawa ke Indonesia untuk operasi pasar. Ini kejadiannya sama dengan beras raskin sehingga konsumen dirugikan," kata Firman.

Menurut Firman, hal itu yang membuat ada kebersamaan pedagang daging menolak daging impor. "Pemerintah tidak bisa antisipasi event besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru saat kebutuhan daging naik," kata politisi Golkar ini. (aco)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini