Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Meskipun setiap tahun lahan menyusut karena dipergunakan untuk permukiman dan industri, produksi pertanian diperkirakan tidak akan berkurang sepanjang pemerintah serius memperhatikan sektor pertanian termasuk kesejahteraan para petaninya.
Bahkan selama periode tahun 2010-2014, Indonesia diprediksi akan surplus beras sebanyak 10 juta ton. Pada periode sebelumnya, pemerintahan SBY juga berhasil melakukan swasembada beras.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) yang juga Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Upik Ruslina Wasrin.
Menurut Upik, pada 2013 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 235 juta orang membutuhkan beras sebanyak 235 juta x 139 kg/orang, sekitar 32.665 juta ton. Tahun 2013 target peningkatan produksi padi 72 juta ton GKP (Gabah Kering Panen) atau setara dengan 39.600.000 ton beras, sehingga secara teori sudah melebihi kebutuhan.
Namun realitas di lapangan realisasi tahun 2013 hanya 69,27 juta ton atau setara dengan 38.098.500 ton beras, namun masih tetap dapat mencapai swasembada. Sedangkan target di tahun 2014 sebesar 43.046.000 ton beras untuk kebutuhan yang hanya 33.013.000 ton, artinya masih akan ada surplus sebesar 10 juta ton beras.
"Dengan demikian dapat dikatakan swasembada beras sudah tercapai di tahun 2010 – 2014 ini. Artinya surplus 10 juta ton sebagai antisipasi kenaikan penduduk yang 3 persen dari 235 juta masih sangat mencukupi,” paparnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Upik, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada dan surplus produksi beras hingga mencapai 10 juta ton dalam 4 (empat) tahun terakhir tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil menciptakan iklim yang kondusif bagi para petani.
“Perlu dicatat bahwa tanpa adanya suasana yang kondusif untuk melakukan pertanaman tentu petani tidak bisa melakukan budidaya pertanian secara optimal. Dalam hal ini pemerintah SBY memberikan atau mengantarkan petani Indonesia untuk menjadi petani mandiri dengan dukungan pemerintah secara minimalis,” ujar doktor pertanian lulusan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Perancis ini.