Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR mempertanyakan mengapa pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memiliki hak pengelolaan satelit 150,5 BT. Ditengarai ada sesuatu hal di balik hal itu yang berpotensi menjadi skandal bisnis-politik, apalagi bisnis satelit bukanlah merupakan bisnis inti perbankan, sehingga mereka meminta rencana pengelolaan satelit oleh BRI itu dibatalkan.
Anggota Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi PDIP Arief Budimanta dan anggota Komisi Bidang BUMN DPR dari Fraksi Golkar, Lili Asdjudiredja, Rabu (26/3/2014) menduga ada sesuatu dibalik keputusan pemerintah memberikan hak pengelolaan satelit itu kepada BRI.
Arief menjelaskan, pemerintah harus berpikir ulang dan membatalkan hak pengelolaan satelit kepada BRI karena hal itu tidak sesuai dengan bisnis inti (core business) BRI dan sebaiknya investasi BRI diarahkan untuk yang sesuai dengan bidang keuangan dan perbankan, bukan satelit.
"Kalau ini terjadi sama saja tidak nyambung. Saya menyebut Jaka Sembung Bawa Golok, Gak Nyambung Bok," ujar Arief berkelakar.
Menurut Arief, kompetensi BRI selama ini adalah di bidang perbankan dan keuangan, khususnya retail dengan fokus pada petani dan UKM. "Nah, mengapa investasi ini tidak diarahkan untuk memajukan petani, guna mengurangi impor pangan dan membangun kemandirian pangan? Bukankah dana BRI adalah dana petani dan UKM, kembalikan ke sana dong," katanya.
Politisi muda PDIP ini mengungkapkan, sepanjang pengetahuannya, di dunia manapun tidak ada sebuah bank yang kemudian juga merambah ke bisnis satelit. Ini berbahaya karena BRI tidak berpengalaman dalam bisnis satelit dan investasi itu bisa merugikan. "Kembalikan BRI pada core bisnisnya," tambah doktor ekonomi dari UI ini.
Politisi kawakan Partai Golkar Lili Asdjudiredja yang selama beberapa periode duduk di Komisi Bidang BUMN ini mengatakan, ada keanehan jika Pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan hak kepada BRI mengelola satelit.
"Ada apa ini, kok aneh. Kalau investasi di bidang keuangan dan perbankan ok saja, ini kok satelit. Apa karena mau pemilu dan masa akhir pemerintahan? Jadi banyak yang aneh-aneh?" ujar Lili.
Lili menyarankan BRI harus kembali pada bisnis inti perbankan dan keuangan dan memperkuat sektor pertanian dan UKM yang selama ini kurang diperhatikan, sehingga banyak lahan pertanian terus menyusut dan kita mengimpor pangan.
Politisi yang juga dikenal sebagai pengusaha tekstil ini akan mempertanyakan soal ini ke pemerintah dalam forum rapat mendatang. "Saya menduga ada udang di balik batu jika Menteri Kominfo ngotot menyerahkan satelit ini ke BRI,” katanya.