Bantuan Subsidi BLSM Bisa Ditumpangi Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII Satya Widya Yudha mengaku tidak setuju dengan skema Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya ditengah tahun suasana pemilihan presiden, BLSM bisa dijadikan alat untuk berpolitik.

Karena hal itu Satya berharap mengubah mekanisme subsidi dari harga menjadi target subsidi. Hal itu untuk menghindari skema BLSM.

"Agar tidak timbul penyimpangan, ditumpangi politik," ujar Satya kepada Tribunnews.com, di Banggar DPR, Senin (26/5/2014).

Menurut Satya, jika program pemberian subsidi menggunakan sistem target subsidi, hal itu akan memudahkan pemerintah dalam pembagian jatah. Hal yang bisa dilakukan saat ini mendata masyarakat miskin dan sangat miskin untuk diberikan bantuan.

"Merubah paradigma subsidi harga jadi langsung, mekanismenya bisa kita lakukan secara nasional," ungkap Satya.

Satya menambahkan, jika sistem target subsidi bisa dijalankan, hal itu bisa dipakai untuk pemerintah selanjutnya.
"Memudahkan pengelolaan pemerintah subsidi yang akan datang," papar Satya.

Dalam rapat Banggar DPR rencananya akan membahas subsidi untuk sektor energi yang sudah membengkak hampir mencapai Rp 400 triliun. Padahal anggaran untuk subsidi di bidang energi dijatahkan Rp 292 triliun untuk sampai akhir tahun 2014.