Subsidi Bengkak, Betapa Lambannya Konversi Dari BBM ke Gas

Laporan Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah baru yang akan terbentuk nanti harus mulai memikirkan bahan bakar alternatif. Pasalnya, pemakaian BBM yang ada saat ini telah menyebabkan subsidi terus membengkak setiap tahunnya.

Apalagi, harga BBM di Indonesia, masih sangat jauh dibandingkan dengan harga keekonomisan BBM dunia yang berada di level Rp 16.000. Karena itu, Indonesia memerlukan presiden yang berani bersikap untuk memutus mata rantai ketergantungan ini.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran menghimbau agar presiden terpilih nanti bisa mengendalikan subsidi BBM. Tumiran tidak menutup mata mengenai pertambahan penduduk Indonesia sebagai penyebab naiknya permintaan energi nasional dan melemahnya kurs rupiah. Namun dia menyayangkan sikap pemerintah sekarang yang terlalu banyak berwacana.

Jika tidak bertindak cepat, Tumiran memprediksi anggaran untuk subsidi BBM bisa menembus angka Rp 300 triliun bahkan lebih pada akhir tahun nanti atau hampir menyentuh 25 persen dari anggaran APBN.

"Pemerintah sekarang sangat lambat mengkonversikan BBM ke gas untuk transportasi di Indonesia," ujarnya Minggu(8/6/2014).

Terkait masalah energi terbaharukan, Tumiran mengaku sangat mendukung. Bahkan, sejak tahun lalu, dia mengusulkan pada pemerintah soal Bahan Bakar Nabati sebagai energi alternatif. Komoditas sawit yang melimpah di Indonesia bisa dijadikan solusi yang tepat dan mengurangi ketergantungan impor BBM Indonesia.

Kontribusi Bahan Bakar Nabati (BBN) yang dicanangkan sebesar 10 persen tahun ini menurut Tumiran patut dipertanyakan juga, pasalnya angka subsidi BBM tidak menunjukkan penurunan. "Implementasi biodiesel 10 persen sudah betul apa belum itu? Kalau betul berarti subsidinya tidak perlu naik," kata Tumiran.

Tumiran menghimbau pemerintah baru sebaiknya memberi besaran subsidi BBM yang baku. Jika tidak, maka kejadian membengkaknya nilai subsidi akan terus berulang. Ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah terpilih nanti. "Diplot saja Rp 250 triliun, harga BBM atau listrik bisa naik turun tapi subsidi tetap," tegas Tumiran.