Perpanjangan Konsesi JICT oleh Investor Asing Rugikan Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil amandemen perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelabuhan Tanjung Priok kepada investor asing Hutchison Port Holding (HPH), merugikan negara. PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC bisa menerima banyak keuntungan jika mengelola 100 persen tanpa pelibatan asing.

Ketua Serikat Pekerja PT JICT Muji menilai amandemen perjanjian yang dapat menguntungkan negara menjadi tidak masuk akal. Karena nilai investasi JICT hasil amandemen sebesar 200 juta dolar Amerika. Sementara ketika terjadi krisis ekonomi pada 1999 membuat penjualan harus dilakukan secara cepat, tapi nilainya mencapai 243 juta dolar Amerika.

"Saat itu arus petikemas (throughput) JICT 1,4 juta TEUs, sementara tahun lalu 2,4 juta TEUs. Belum lagi jika dibandingkan jumlah alat bongkar muat, dermaga dan lapangan, penumpukan waktu itu dengan saat ini," ujar Muji di Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Di dalam amandemen perjanjian tertera IPC akan mendapatkan peningkatan sewa sebesar 120 juta dolar Amerika per tahun. "Jika dikembalikan kepada nasional, kenapa kita harus memperhitungkan penerimaan biaya sewa. Justru pendapatan JICT dan TPK Koja jauh lebih besar dibanding sewa dan itu bisa masuk penuh ke negara," terang Muji.

Biaya-biaya seperti terminal value 58 juta dolar Amerika dan technical know how 50 juta dolar Amerika sampai akhir konsesi 2019 yang dibayarkan ke perusahaan Hong Kong, tidak seberapa dibandingkan keuntungan yang diperoleh jika JICT dan Koja mengelola sendiri. Keuntungan dari JICT pada 2013 mencapai 105 juta dollar Amerika.

Kalau tidak perlu membayar royalti, rental dan technical know how fee (dengan asumsi 100 persen nasional), sambung Muji, keuntungan JICT mencapai 161 juta dolar Amerika dari pendapatan sebesar 280 juta dolar AS di 2013.

"Apalagi jika ada tambahan pendapatan 27 juta dolar Amerika dari pengelolaan domestik. Semua ini masuk ke negara. Saat ini, tanpa harus melakukan perpanjangan konsesi, pengelolaan terminal 2 untuk domestik pun bisa dilakukan," jelas Muji.