Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini mengatakan bahwa nota keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 tidak dapat memberikan gambaran awal bagi pemerintahan selanjutnya secara menyeluruh.
Hal ini karena SBY tidak menjelaskan target-target yang tidak mampu direalisasikan dalam pemerintahannya. Bahkan SBY menolak menyebutkan kegagagalan target pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen pada masa pemerintahannya.
"Apa yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato tersebut tidak menekankan adanya ketidakberhasilan, catatan penting, dan peringatan tergadap pemerintahan sebelumnya," ujar Hendri, di Jakarta, Rabu, (20/08/2014)
SBY hanya menjelaskan klaim terjaganya stabilitas dan kondisi makroekonomi yang baik dan tahan terhadap bencana alam ataupun krisis global. Sedangkan kekurangan lainnya tidak diutarakan SBY secara lebih lanjut.
SBY melaporkan bahwa utang negara berada dalam situasi yang lebih aman dengan jumlah nominal utang yang terus membesar. SBY mengatakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 46 persen pada 2005 menjadi 26 persen pada tahun 2013.
"Padahal masih banyak tugas bagi pemerintahan baru, baik terhadap klaim rasio utang maupun klaim lainnya. Untuk itu, pemerintahan baru tentu harus memaknai capaian tersebut dengan lebih kritis," katanya.